Penting di sini memahami bahwa ancaman terhadap aktivis bukan fenomena terpisah melainkan bagian dari pola yang lebih besar: pola di mana eksekutif dan lembaga penegak hukum terlalu sering berpihak pada kepentingan ekonomi dan politik kuat, bukan kepada kepentingan rakyat dan lingkungan.
Ketika proyek tambang, perkebunan, atau pariwisata besar dijalankan, banyak aktor daerah yang memilih diam atau bahkan menjadi bagian dari problem karena takut kehilangan keuntungan atau posisi. Akibatnya, aktivis yang bersuara dilihat sebagai “penghalang pembangunan” alih-alih penjaga kepentingan publik.
Arah perspektif baru yang harus dibawa ke publik dan petinggi negeri adalah: aktivis bukan “aktor luar”, tetapi bagian dari komunitas yang paling terdampak. Suara mereka adalah suara kerentanan ekologis, suara ketidakadilan sosial. Membunuh ide, mengancam aktivis, atau membiarkan mereka mati tanpa penyelesaian yang jelas adalah menutup mata terhadap kemajuan yang adil dan berkelanjutan.
Negara memang memiliki mekanisme hukum UU perlindungan saksi, peraturan lingkungan, hingga perundangan HAM namun mekanismenya belum efektif: investigasi lambat, saksi sering takut bersuara, perlindungan hukum belum merata, dan tekanan politik terhadap aparat terlalu besar. Di banyak kasus, identitas pelaku Utama baik investor maupun pejabat jauh lebih sulit disentuh dibanding pelaku lapangan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah NTT harus merespons dengan langkah nyata: memberikan jaminan perlindungan fisik dan hukum untuk aktivis serta membentuk mekanisme investigasi independen yang transparan dan bisa dipantau publik. Masyarakat sipil juga harus aktif mengawasi dan menolak narasi yang melabeli aktivis sebagai “musuh pembangunan”.
Jika kita gagal memperlakukan kematian Vian Ruma bukan sebagai “insiden lokal”, melainkan sebagai alarm nasional, maka kita membiarkan ruang kebebasan berpendapat semakin tercekik. Aktivis masih terancam di negeri ini bukan karena suara mereka tidak penting, tetapi karena kekuasaan yang takut dikritik. Dan ketakutan itu harus dilawan dengan tuntutan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak hidup serta hak bersuara yang tidak bisa dinegosiasi.
Redaksi Energi Juang News