Artinya, tata kelola liberal yang diterapkan selama ini berubah total dengan ketentuan impor yang baru ini.
Peran perusahaan negara atau BUMN dalam sektor hilir migas kembali dominan. Bisa dikatakan, tata kelola migas hilir dimonopoli kembali oleh Pertamina.
Sejatinya, ketentuan impor yang baru ini selaras dengan amanat UUD 1945.
Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:
-Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Berdasarkan amanat itu, negara diberi kewenangan untuk menguasai cabang produksi penting agar ketersediaan yang cukup dan distribusi yang merata terpenuhi.
Sektor hilir migas, penting untuk dikuasai negara agar ketersediaan dan distribusi cukup dan merata.