goresan-pena

Cengkeraman Pemerintah atas TikTok: Otoritarianisme Kekang Dunia Digital

ET
Senin, 6 Oktober 2025 | 15:00 WIB



Persoalannya bukan semata pada TikTok, tapi pada desain tata kelola data. Hingga kini, Indonesia belum memiliki sistem yang menjamin bahwa permintaan data oleh pemerintah dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada mekanisme oversight independen. Tidak ada jaminan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk memberantas judi online, bukan untuk mengidentifikasi siapa yang menyerukan demonstrasi.





Lemahnya Tata Kelola Data dan Perlindungan Hak Digital Warga





Sebagai aktivis, saya menilai ini bukan sekadar isu teknis, melainkan isu hak asasi. Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Jika permintaan data TikTok digunakan untuk memantau protes rakyat, maka negara sedang melanggar konstitusi dengan membungkusnya lewat bahasa pengawasan digital.





Kita perlu perspektif baru: bahwa data bukan sekadar angka, melainkan cermin kehidupan warga. Mengambil data tanpa batas berarti membuka ruang represi. Oleh karena itu, mekanisme permintaan data oleh pemerintah harus tunduk pada prinsip: ada batas jelas, ada persetujuan publik, ada pengawasan independen. Tanpa itu semua, janji “pengawasan perjudian daring” hanyalah kedok untuk mengekang kebebasan warga.





Apakah permintaan data TikTok ini bukti kemajuan? Jelas bukan. Ia justru menandai kemunduran: negara makin kuat mencengkeram ruang digital, sementara perlindungan warga makin lemah. Jika dibiarkan, kita sedang meluncur ke arah negara digital yang represif, di mana setiap klik dan siaran rakyat bisa dijadikan alat kontrol politik.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini