Akibatnya, potensi konflik agraria akan membesar. Dengan memasukkan lahan petani maupun masyarakat adat dalam proyek karbon tanpa memperjelas hak mereka atas tanah, maka hanya akan membuat masyarakat di dalam hutan itu kehilangan kontrol atas wilayahnya.
Padahal, konflik agraria selama 10 tahun terakhir semakin menggila. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, selama 2015-2024 terjadi 3.234 konflik agraria dengan luas mencapai 7,4 juta hektar.
Hal itu telah merugikan 1,8 juta keluarga yang kehilangan tanah, yang berarti juga kehilangan mata pencaharian dan masa depan mereka. Tragedi itu diperparah oleh hilangnya 79 nyawa rakyat karena mempertahankan tanahnya selama 10 tahun terakhir.
Sehingga bila ngotot melakukan transaksi dalam perdagangan karbon, berarti pemerintah tak peduli pada potensi konflik agraria yang sangat mungkin membesar. Bisa dikatakan juga, pemerintah menumbalkan rakyat demi transaksi karbon.
Redaksi Energi Juang News