goresan-pena

Booming Pekerja Informal: Ancaman Tersembunyi di Balik “Kesempatan Kerja”

ET
Rabu, 8 Oktober 2025 | 15:00 WIB



Ketidakpastian perlindungan sosial





Banyak pekerja informal tidak masuk dalam sistem jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan kecelakaan kerja. Ketika musibah dating sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan—mereka jatuh dalam jurang kerentanan ekonomi yang parah.





Tekanan terhadap transformasi struktural ekonomi





Negara ingin mengejar industrialisasi, ekonomi hijau, maupun digitalisasi. Tapi ketika mayoritas angkatan kerja terjebak di sektor informal rendah produktivitas, transformasi itu terhalang. Penelitian dari SMERU menyebut bahwa salah satu hambatan terbesar adalah pekerja informal yang “terjebak” tinggal di sektor informal tanpa bisa bermigrasi ke pekerjaan formal lebih produktif.
smeru.or.id





Baca juga : Jebakan Informal: Negara Gagal Ciptakan Pekerjaan Layak di Indonesia





Menaker juga menyoroti bahwa dominasi pekerja informal kini sudah mencapai sekitar 60% dan bisa terus meluas jika tidak ditata kebijakannya secara cermat. Pemerintah sendiri telah mengakui kenaikan pekerja informal menyertai gelombang PHK di sektor formal, terutama manufaktur, yang kini mengalami kontraksi dan efisiensi.





Tapi kritik saya: jangan pernah berpikir informalitas adalah solusi jangka panjang. Menyebutnya “katup pengaman” adalah legitimasi kemiskinan. Negara sering membiarkan informalisme tumbuh dengan kata-kata “fleksibilitas” dan “penyerapan cepat” tanpa memperkirakan beban sosial dan fiskal di masa depan.





Perspektif baru yang harus kita suntik ke publik:





Formalitas sejati, bukan formalitas semu. Transisi pekerja informal ke formal tidak boleh hanya label. Kontrak harus nyata, upah adil, perlindungan sosial wajib. Perekonomian inklusif, bukan eksklusif. Jangan biarkan sistem menciptakan kelas pekerja “second class” yang tidak diurus secara hak dasar.





Reformasi struktural melalui pendidikan dan skill nyata. Sebagian besar pekerja informal berasal dari pendidikan rendah. Peningkatan vokasi, pelatihan digital, dan akses modal kecil harus masif dan berkelanjutan.





Kebijakan perlindungan sosial universal. Jangan ada “warganya ilegal” di mata negara. Sistem jaminan sosial harus dirancang agar semua pekerja formal maupun informal bisa menikmati perlindungan.

Halaman:

Tags

Terkini