Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pemerintah telah melakukan langkah koreksi terhadap ekspansi berlebihan industri nikel. Manifestasi langkah itu adalah PP Nomor 28 Tahun 2025, yang resmi membatasi izin baru smelter nikel.
Persoalannya, apakah pembatasan ini merupakan manifestasi komitmen menjaga lingkungan? Atau regulasi ini sekadar pembatasan administratif?
Tampaknya, pembatasan izin ini berlaku karena pertimbangan bisnis semata, bukan ekologis. Saat ini, Indonesia sudah memiliki 54 smelter nikel yang beroperasi. Dari total jumlah itu, 38 dalam tahap konstruksi, dan 45 masih dalam perencanaan.
Kondisi tersebut dinilai menyebabkan oversupply produksi nikel olahan Indonesia di pasar ekspor. Dan itu tak menguntungkan bagi industri nikel Tanah Air.
Maka, muncullah PP Nomor 28 Tahun 2025 guna mencegah oversupply berkelanjutan.
Satu bukti bahwa regulasi itu hanya didasari oleh pertimbangan bisnis, adalah ketika keputusan moratorium izin smelter nikel tersebut tidak disertai dengan moratorium izin tambang nikel. Padahal, tambang nikel telah menciptakan prahara ekologis yang parah.