goresan-pena

Keterlibatan TNI Jaga Kilang: Ancaman Bagi Demokrasi Sipil

ET
Rabu, 26 November 2025 | 15:30 WIB


Esteria Tamba
(Penulis,Aktivis)





Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kilang Pertamina patut dipersoalkan secara kritis bukan hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dikhawatirkan menjadi preseden buruk terhadap masa depan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.





Data menunjukkan, langkah ini secara tegas telah dikritisi oleh berbagai pihak, termasuk Imparsial dan Amnesty International Indonesia, karena berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, baik secara hukum, institusi, maupun sosial.​





Secara normatif, UU TNI secara jelas mengatur bahwa pelibatan militer pada objek vital nasional hanya sebatas tugas perbantuan, bukan tugas operasi mandiri. Penjelasan Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyoroti bahwa pelibatan TNI di kilang Pertamina mencerminkan penyimpangan wewenang terjadi perluasan fungsi tanpa dasar otorisasi yang jelas dari Presiden serta tanpa peraturan pelaksana setingkat Perpres (Peraturan Presiden).





Landasan Hukum dan Penyimpangan Peran TNI di Kilang Pertamina





Hussein menegaskan, pengamanan aset industri, termasuk BUMN, adalah domain kepolisian atau perangkat sipil. Jika pengawasan sipil masih mampu, tidak ada alasan rasional yang cukup untuk militer menempati fungsi tersebut. Akibatnya, hal ini justru memperlemah akuntabilitas dan membuka potensi bias pada tata kelola keamanan nasional.​





Dari kacamata hak asasi manusia dan demokrasi, Amnesty International Indonesia memperingatkan risiko serius dari militerisasi ruang sipil. Deputi Direktur Wirya Adiwena menilai, pelibatan TNI dapat membuka peluang konflik sipil, mengancam kebebasan berkumpul, berekspresi, serta memperlemah pengawasan publik.





Baca juga : Kekerasan Oknum Tentara di Tangsel: Ketika Prinsip Negara Hukum Dikangkangi


Halaman:

Tags

Terkini