Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Penangkapan dua aktivis HAM dan lingkungan, Adetya Pramandira dan Fathul Munif, yang dilakukan Polrestabes Semarang pada 27 November 2025 adalah sinyal bahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Keduanya ditangkap tanpa proses hukum yang transparan dan dengan tuduhan penghasutan atas aksi Agustus 2025, memanfaatkan pasal-pasal karet UU ITE dan KUHP yang selama ini memang sering dipersoalkan publik dan pegiat HAM.
Tindakan aparat ini menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang makin sempitnya ruang bersuara bagi kaum sipil dan pegiat lingkungan di Indonesia. Amnesty International Indonesia secara tegas menyebut penangkapan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip reformasi kepolisian serta menunjukkan bahwa agenda perlindungan hak sipil dalam praktiknya mundur, alih-alih maju seperti yang dijanjikan pemerintah.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia bahkan menegaskan bahwa kriminalisasi aktivis dengan tuduhan-tuduhan politis hanya akan memperlemah kepercayaan publik pada negara dan aparat penegak hukum.
Faktanya, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin secara tegas dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta dikuatkan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Kendati demikian, praktik di lapangan masih jauh panggang dari api; laporan Amnesty International hingga paruh pertama tahun 2025 mencatat tren masif kriminalisasi terhadap pembela HAM melalui berbagai bentuk, termasuk penangkapan dan intimidasi. Proses hukumnya pun kerap melangkahi asas praduga tak bersalah dan prosedur yang semestinya menjunjung tinggi standar hak asasi manusia.