goresan-pena

Proyek Panas Bumi: Rusak Hutan Konservasi dan Tabrak Regulasi

HD
Jumat, 5 Desember 2025 | 12:18 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Proyek panas bumi Gunung Gede Pangrango menuai resistensi. Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), proyek itu berawal ketika 3 Juni 2014, Jero Wacik, Menteri ESDM saat itu, menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2778/K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Gede Pangrango.





Dalam kepmen itu, ditetapkan wilayah kerja pertambangan panas bumi Gunung Gede Pangrango seluas 92.790 hektar, meliputi tiga kabupaten di Jawa Barat, yakni Cianjur, Sukabumi, dan Bogor.





Persoalannya, sebagian besar dari cakupan wilayah kerja proyek itu berada di dalam kawasan konservasi seluas 25.380,49 hektar. Sisanya merupakan hutan produksi 9.459,249 hektar dan hutan produksi terbatas 1.826,294 hektar.





Produk hukum itu jelas menabrak UU 41/1999 tentang Kehutanan. Dalam
UU itu, hutan diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yakni konservasi, lindung, dan produksi. Dan regulasi ini tegas mengamanatkan pemanfaatan hutan harus sesuai dengan fungsi dan pokoknya.





Hutan tak boleh dirusak untuk kegiatan pertambangan. Sebab untuk diketahui, UU 27/2003 tentang Panas Bumi yang kala itu masih berlaku, masih mengategorikan panas bumi sebagai kegiatan pertambangan.





Apalagi Gunung Gede Pangrango pun masih berstatus taman nasional, yang memiliki fungsi pelestarian dan perlindungan sumber daya alam. Bahkan, kawasan itu sudah ditetapkan UNESCO menjadi zona inti Cagar Biosfer pada 1977.


Halaman:

Tags

Terkini