goresan-pena

Ketika Pajak Air Permukaan Sawit Menghukum Petani Kecil

HD
Selasa, 3 Februari 2026 | 07:37 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Penerapan pajak terhadap pohon kelapa sawit—yang dikemas dalam istilah Pajak Air Permukaan (PAP)—adalah contoh kebijakan fiskal yang terlihat berpikir jangka pendek namun mengabaikan realitas agraria di Indonesia. Usulan tarif Rp1.700 per batang per bulan mungkin tampak kecil di atas kertas, tetapi bila ditelusuri secara empiris dan teoritis, beban ini justru melumpuhkan ekonomi petani sawit rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung produksi minyak sawit nasional.





Beban Pajak yang Tak Proporsional: Simulasi Hitungan Riil





Berdasarkan perhitungan Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), di Provinsi Riau saja luas kebun sawit rakyat mencapai sekitar 1,7 juta hektare dengan kepadatan sekitar 136 pohon per hektare — artinya ±231,2 juta batang sawit berada di tangan petani kecil.





Jika setiap batang dikenakan pajak Rp1.700 per bulan, beban pajak yang harus ditanggung petani rakyat mencapai ±Rp393 miliar per bulan atau ±Rp4,72 triliun setahun. Di tingkat petani, ini setara ±Rp231.200 per hektare per bulan, atau sekitar ±Rp2,77 juta per hektare per tahun. 





Pengaruhnya tidak berhenti pada angka nominal berat. Beban ini langsung merosotkan pendapatan petani dari harga tandan buah segar (TBS). Dengan asumsi harga TBS sekitar Rp3.000/kg dan produksi sekitar 1,2 ton/ha/bulan, pendapatan kotor petani hanya sekitar Rp3,6 juta/ha/bulan.
Pajak sebesar Rp231,2 ribu/ha tersebut menyusutkan pendapatan, seakan-akan harga TBS turun lebih dari 6%. 





Teori Pajak: Instrumen Bukan Beban


Halaman:

Tags

Terkini