Maka, mengacu pada prinsip-prinsip pajak yang adil, pemerintah daerah seharusnya menggagas kebijakan yang:
• Mengakui kontribusi petani kecil terhadap produksi nasional—bukan justru membebani mereka secara fiskal.
• Mendesain tarif pajak berdasarkan kemampuan ekonomi, bukan berdasarkan jumlah batang yang tidak proporsional dengan keuntungan fiskal petani.
• Meninjau ulang struktur pungutan yang lebih berpihak pada pemerataan kesejahteraan, bukan semata mengejar pendapatan daerah.
Jika tidak dikaji ulang, PAP pada pohon sawit risiko besar tidak hanya menekan ekonomi petani, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara sawit rakyat dan korporasi besar. Pajak idealnya menjadi alat pembangunan, bukan alat yang mematahkan tulang punggung perekonomian rakyat.
Redaksi Energi Juang News