Di titik inilah pemikiran Bung Karno menjadi rujukan penting. Bung Karno secara tegas menolak liberalisme politik Barat yang diterapkan secara mentah di Indonesia. Dalam pidatonya tahun 1957, Bung Karno menyebut demokrasi liberal sebagai demokrasi yang “tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia” karena melahirkan pertikaian elite dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.
Bung Karno mengkritik sistem multipartai liberal yang hanya menghasilkan kabinet jatuh-bangun dan menghambat pembangunan nasional.
Ambang Batas sebagai Mekanisme Pendisiplinan Politik
Bagi Bung Karno, demokrasi Indonesia harus berwatak demokrasi terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan demokrasi yang dikendalikan oleh hitung-hitungan elektoral semata. Meski konteks politik hari ini berbeda dengan era Demokrasi Terpimpin, esensi kritik Bung Karno terhadap liberalisme politik tetap relevan: demokrasi tanpa kendali institusional akan berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan elite yang menjauh dari cita-cita keadilan sosial.
Ambang batas parlemen, dalam kerangka ini, bukanlah alat pembatas kedaulatan rakyat, melainkan mekanisme pendisiplinan politik. Ia memaksa partai politik untuk membangun basis sosial yang nyata, memperjelas ideologi, serta melakukan konsolidasi politik yang sehat. Tanpa itu, demokrasi elektoral hanya akan melahirkan apa yang oleh Bung Karno disebut sebagai “free fight liberalism”—pertarungan bebas yang kuat memangsa yang lemah.
Menjaga Demokrasi dari Liberalisme Politik Ugal-ugalan
Tentu, parliamentary threshold tidak boleh dipahami sebagai instrumen eksklusi sewenang-wenang. Besarannya harus rasional, proporsional, dan disertai kebijakan penguatan demokrasi internal partai. Namun menghapusnya sama sekali justru membuka pintu bagi liberalisme politik ugal-ugalan yang menggerogoti kualitas demokrasi itu sendiri.
Dengan demikian, mempertahankan ambang batas parlemen bukanlah langkah mundur dari demokrasi, melainkan upaya merawat demokrasi agar tetap berakar pada kepentingan rakyat dan cita-cita nasional. Sebagaimana diingatkan Bung Karno, demokrasi Indonesia harus menjadi alat pembebasan rakyat, bukan arena liberalisme politik yang kehilangan arah dan tujuan sejarahnya.
Redaksi Energi Juang News