goresan-pena

LPG 3 Kg, KTP, dan Ancaman Baru atas Akses Rakyat

HD
Selasa, 10 Februari 2026 | 06:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mewajibkan pembelian LPG 3 kilogram menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kembali menimbulkan kegelisahan publik. Di atas kertas, regulasi ini diklaim sebagai instrumen agar subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran, hanya dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan.





Namun dalam praktik sosial, kebijakan semacam ini menyimpan risiko besar: mempersulit akses rakyat kecil terhadap energi, sekaligus menciptakan jarak baru antara warga negara dengan sumber daya alam yang seharusnya mereka nikmati.





Dalam konteks Indonesia, LPG 3 kg bukan sekadar komoditas energi, melainkan penopang utama kehidupan rumah tangga miskin, pedagang kecil, hingga sektor informal. Ketika akses terhadapnya dipersyaratkan secara administratif—melalui KTP, pendataan digital, dan verifikasi berlapis—maka energi berubah dari hak dasar menjadi privilese yang hanya dapat diakses oleh mereka yang “lolos” mekanisme birokrasi.





Negara, Regulasi, dan Logika Pengendalian





Dari perspektif teori negara, kebijakan ini dapat dibaca melalui kacamata Michel Foucault tentang governmentality. Negara modern tidak lagi semata-mata menguasai melalui represi, melainkan melalui pengaturan administratif atas kehidupan sehari-hari warga.





Pendataan, identifikasi, dan klasifikasi penerima manfaat adalah bentuk kekuasaan yang bekerja secara halus, tetapi efektif mengontrol siapa yang berhak hidup lebih layak dan siapa yang tidak. Dalam kerangka ini, kewajiban pembelian LPG 3 kg dengan KTP berpotensi menjadi teknologi kekuasaan baru.





Baca juga : Pertamina Ungkap Rencana Pembatasan Konsumen Pertalite Dan LPG 3 Kilogram


Halaman:

Tags

Terkini