goresan-pena

LPG 3 Kg, KTP, dan Ancaman Baru atas Akses Rakyat

HD
Selasa, 10 Februari 2026 | 06:00 WIB



Alih-alih menjamin keadilan distribusi, ia bisa berubah menjadi alat eksklusi bagi kelompok yang secara administratif tidak “rapi”: warga miskin di daerah terpencil, pekerja informal yang berpindah-pindah, atau masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem data negara.





Sumber Daya Alam dan Amanat Konstitusi





Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. LPG, sebagai bagian dari pengelolaan energi fosil, jelas masuk dalam kategori tersebut.





Masalah muncul ketika penguasaan negara atas energi diterjemahkan semata sebagai pengendalian distribusi, bukan penjaminan akses. Dalam kritik ekonomi politik ala Karl Polanyi, pasar—dan juga regulasi negara yang berwatak teknokratis—dapat “mencabut” manusia dari jaring pengaman sosialnya.





Energi yang semestinya menjadi barang publik berubah menjadi komoditas langka yang diakses melalui prosedur administratif yang kaku.





Jika negara terlalu fokus pada pencegahan “salah sasaran” tanpa sensitivitas sosial, maka kebijakan energi justru berpotensi melanggar semangat konstitusi itu sendiri.





Tepat Sasaran atau Tepat Menyulitkan?





Tidak dapat dipungkiri, subsidi LPG 3 kg memang selama ini bocor dan dinikmati oleh kelompok mampu. Namun solusi atas problem tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip kemudahan akses bagi rakyat kecil.





Dalam teori keadilan John Rawls, kebijakan publik dinilai adil jika menguntungkan kelompok paling tidak beruntung (the least advantaged). Pertanyaannya: apakah kewajiban KTP ini benar-benar menguntungkan mereka, atau justru menambah beban baru?





Pengalaman berbagai program bantuan sosial menunjukkan bahwa kesalahan eksklusi (exclusion error) sering kali lebih menyakitkan daripada kesalahan inklusi. Ketika orang miskin tidak bisa membeli LPG karena persoalan data atau identitas, dampaknya langsung dan nyata: dapur tidak mengepul, usaha kecil terhenti, dan biaya hidup melonjak.

Halaman:

Tags

Terkini