Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Kasus dugaan penganiayaan yang viral belakangan ini, dimana seorang pengemudi ojek online bernama Hasan menjadi korban pemukulan hingga luka oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, memunculkan banyak pertanyaan tentang penegakan hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum di negara kita.
Menurut laporan media, insiden bermula dari persoalan sederhana terkait alamat penjemputan yang tidak akurat, namun berujung pada penganiayaan fisik oleh pelaku yang diduga anggota TNI dan kini tengah ditangani oleh Mabes TNI.
Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembangan dan kasus sedang diselidiki.
Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum, Pilar Negara Demokrasi
Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, menjamin prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara dijamin persamaan derajat di dalam hukum dan pemerintahan; sedangkan Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan setara tanpa diskriminasi.
Oleh karena itu, ketika seorang warga sipil menjadi korban dugaan penganiayaan oleh aparat negara, tidak boleh ada sistem hukum yang memberikan perlakuan berbeda hanya karena status pelaku sebagai anggota institusi militer. Prinsip ini adalah inti negara demokrasi dan negara hukum (Rechtsstaat).
Baca juga : Soal THR, Ada Kabar Gembira Untuk PNS dan TNI-Polri