goresan-pena

Eks Kapolres Bima Terlibat Narkoba, Perwujudan Banditisme Aparat Negara

HD
Minggu, 15 Februari 2026 | 06:30 WIB



Lebih jauh, sosiolog Max Weber menekankan bahwa legitimasi negara modern bertumpu pada rasionalitas hukum dan profesionalitas birokrasi. Ketika aparat kepolisian—yang memonopoli penggunaan kekerasan yang sah—justru bersekongkol dengan pelaku kejahatan, maka legitimasi tersebut tergerus.





Publik tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Fenomena ini bukan sekadar deviasi moral individual, melainkan indikasi institutional decay. Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies mengingatkan bahwa lemahnya institusionalisasi akan membuka ruang bagi perilaku patrimonial dan penyimpangan kekuasaan.





Jika mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak efektif, maka banditisme bisa berkembang menjadi pola sistemik.





Krisis Legitimasi Polri dan Urgensi Reformasi Aparat Penegak Hukum





Karena itu, respons Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada penindakan personal.





Yang dibutuhkan adalah pembersihan menyeluruh melalui:






  • Penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk proses pidana yang transparan dan terbuka untuk publik.




  • Penguatan pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran Kompolnas dan masyarakat sipil.




  • Reformasi budaya organisasi, agar integritas menjadi standar, bukan pengecualian.




  • Perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower), guna memutus mata rantai solidaritas semu di antara pelaku.





Pemberantasan narkoba akan kehilangan legitimasi moral bila aparatnya sendiri terlibat dalam jaringan yang sama. Dalam teori kontrak sosial ala John Locke, negara memperoleh kewenangannya dari mandat rakyat untuk melindungi hak hidup dan keamanan.





Ketika aparat justru menjadi predator, maka kontrak itu retak. Kasus eks Kapolres Bima Kota harus menjadi momentum refleksi dan pembenahan.





Publik tidak membutuhkan pembelaan institusional, melainkan keberanian institusi untuk membersihkan dirinya sendiri. Justru dengan membuka borok dan menindak tegas pelaku dari internal, Polri dapat memulihkan kepercayaan yang tercederai.

Halaman:

Tags

Terkini