goresan-pena

Gelar Kehormatan Unas Untuk Fadli Zon: Ketundukan Intelektual terhadap Rezim

HD
Minggu, 15 Februari 2026 | 11:00 WIB



Kampus sebagai Aparatus Ideologis





Apa yang dijelaskan Gramsci menemukan resonansinya dalam teori Louis Althusser tentang Ideological State Apparatuses (ISA). Bagi Althusser, negara mempertahankan kekuasaannya tidak hanya melalui aparatus represif (militer, polisi), tetapi juga melalui aparatus ideologis seperti sekolah, keluarga, media, dan institusi keagamaan.





Universitas, dalam perspektif ini, adalah ISA yang sangat strategis. Ia membentuk cara berpikir, menentukan apa yang sah disebut ilmu, dan siapa yang layak disebut otoritas ilmiah. Ketika kampus memberikan gelar profesor kehormatan kepada seorang pejabat politik yang memiliki kontroversi serius dalam pernyataan historis, kampus berpotensi berfungsi sebagai aparatus ideologis yang mengukuhkan narasi kekuasaan.





Baca juga : Dulu Pernah Sebut Jokowi Bodoh, Kini Orang Ini Jadi Jenderal Kehormatan





Gelar kehormatan dalam konteks demikian bukan sekadar penghargaan personal, melainkan produksi legitimasi. Ia bekerja secara halus: publik melihat “Profesor” di depan nama pejabat, dan dengan sendirinya otoritas intelektual terasosiasikan pada kekuasaan politik.





Penyangkalan atas Kekerasan Mei 1998





Masalah menjadi jauh lebih serius ketika kita mengingat kontroversi terkait penyangkalan terhadap adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Pernyataan Fadli Zon yang meragukan atau menafikan fakta kekerasan seksual dalam tragedi tersebut bukan sekadar perbedaan opini, melainkan persoalan metodologi dan etika keilmuan.





Laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998 mencatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, dengan 52 di antaranya dikategorikan sebagai pemerkosaan, 14 pemerkosaan dengan penganiayaan, dan sisanya bentuk kekerasan seksual lain. Temuan tersebut disusun berdasarkan pengumpulan kesaksian, verifikasi lapangan, serta koordinasi dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat sipil.





Dalam tradisi ilmiah, data dan temuan resmi semacam itu dapat dikritik, diuji ulang, atau diperdebatkan melalui metodologi yang ketat—bukan dinegasikan secara simplistik tanpa basis penelitian tandingan yang transparan. Menyangkal tanpa argumen berbasis riset berarti menyalahi prinsip falsifikasi, verifikasi, dan akuntabilitas akademik.





Seorang ilmuwan—terlebih yang menyandang gelar profesor—semestinya menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian epistemik (epistemic humility), bukan justru memproduksi keraguan yang tak berdasar terhadap fakta sejarah yang telah terdokumentasi.

Halaman:

Tags

Terkini