UHC sebagai Agenda Utama
Indonesia telah lama mencanangkan Universal Health Coverage (UHC)—cakupan kesehatan semesta—yang berarti seluruh warga negara memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif tanpa kesulitan finansial.
Fokus Mensos semestinya diarahkan pada konsolidasi data, sinkronisasi dengan pemerintah daerah, dan memastikan tidak ada warga miskin yang tercecer akibat pembaruan sistem.
Energi kementerian lebih baik digunakan untuk mempercepat integrasi DTSEN dengan data kependudukan dan validasi partisipatif di daerah, ketimbang sibuk mengomentari pernyataan wali kota.
Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), responsif terhadap kritik publik adalah tanda kedewasaan institusional. Bukan ancaman terhadap wibawa kementerian.
Maka bisa dikatakan bahwa jika 11,08 juta PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan akibat kebijakan berbasis desil 1–5, maka pernyataan Wali Kota Denpasar adalah refleksi realitas administratif, bukan agitasi politik. Mensos tidak perlu reaktif.
Yang jauh lebih mendesak adalah memastikan bahwa reformasi data sosial tidak berujung pada eksklusi kesehatan bagi warga rentan. Sebab dalam negara kesejahteraan, legitimasi pemerintah bukan diukur dari seberapa cepat membantah kritik, tetapi seberapa sungguh-sungguh menjamin hak dasar rakyatnya.
Daripada tampak “kurang kerjaan” dengan merespons kepala daerah, akan lebih terhormat bila Menteri Sosial bekerja keras memastikan UHC benar-benar terwujud: tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak atas pelayanan kesehatan hanya karena perubahan klasifikasi data.
Redaksi Energi Juang News