Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Kematian Arianto Tawakal, pelajar berusia 14 tahun dari MTsN di Maluku Tenggara, yang diduga tewas akibat tindakan kekerasan oleh oknum Brimob, bukan sekadar tragedi kemanusiaan. Peristiwa ini adalah alarm keras bagi demokrasi Indonesia.
Kasus itu memaksa kita untuk kembali bertanya: untuk siapa aparat keamanan bekerja, dan nilai apa yang sesungguhnya membentuk kultur di dalam institusi kepolisian kita?
Kematian Arianto Tawakal dan Krisis Legitimasi Kekerasan Negara
Dalam negara demokrasi modern, kekuasaan koersif—termasuk kewenangan menggunakan kekuatan fisik—hanya sah jika dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan tunduk pada hukum.
Max Weber menyebut negara sebagai entitas yang memonopoli penggunaan kekerasan yang sah (legitimate use of force). Namun legitimasi itu bersyarat: ia dibatasi oleh konstitusi, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ketika kekerasan digunakan secara sewenang-wenang terhadap warga sipil—lebih-lebih terhadap anak di bawah umur—maka yang runtuh bukan hanya nyawa seorang anak, melainkan fondasi legitimasi itu sendiri.
Secara konstitusional, fungsi dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 30 UUD 1945 sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.