goresan-pena

Oknum Brimob Tewaskan Pelajar: Ancaman Bagi Demokrasi Kian Besar

HD
Minggu, 22 Februari 2026 | 06:00 WIB



Baca juga : Pelajar Tewas Dipukul Oknum Brimob, DPP GMNI: Negara Tidak Boleh Lindungi Kekerasan Aparat!





Secara operasional, tugas itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Di sana ditegaskan bahwa Polri harus menjunjung tinggi hak asasi manusia.





Namun problem yang kerap muncul bukan semata pada norma, melainkan pada kultur. Teori institusional dalam ilmu sosial menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya digerakkan oleh aturan formal, tetapi juga oleh nilai, kebiasaan, dan praktik yang mengendap lama (institutional culture).





Jika dalam praktik keseharian terdapat pembiaran terhadap tindakan represif, solidaritas korps yang menutup ruang kritik, serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban, maka kultur itu lambat laun membentuk pola penindasan yang sistemik.





Kultur Represif, Lemahnya Pengawasan, dan Ancaman bagi Demokrasi





Kematian Arianto Tawakal mengindikasikan adanya jurang antara mandat normatif dan praktik faktual. Dalam perspektif teori demokrasi konstitusional, seperti dikemukakan Robert A. Dahl, demokrasi mensyaratkan adanya kontrol sipil atas aparat bersenjata dan jaminan kebebasan serta keselamatan warga negara.





Tanpa kontrol efektif dan akuntabilitas yang nyata, aparat keamanan berpotensi berubah menjadi aktor yang otonom dan tak terkendali—sebuah kondisi yang oleh Guillermo O’Donnell disebut sebagai “delegative democracy”, di mana institusi formal ada, tetapi pengawasan substantif lemah.





Kita juga perlu menempatkan tragedi ini dalam konteks relasi negara dan warga. Dalam teori kontrak sosial, negara dibentuk untuk melindungi hak hidup dan keamanan warganya.





Ketika aparat negara justru menjadi sumber ancaman, maka kontrak sosial itu mengalami erosi. Rasa percaya (public trust) terhadap institusi penegak hukum akan menurun, dan tanpa kepercayaan, stabilitas demokrasi menjadi rapuh.

Halaman:

Tags

Terkini