goresan-pena

Ribuan SPPG Dikelola Polri: Ketika Pelayanan Publik Dimonopoli

HD
Rabu, 25 Februari 2026 | 06:00 WIB



Masyarakat tidak lagi berhadapan dengan penyedia layanan biasa, melainkan dengan aparatus yang memiliki otoritas penegakan hukum.
Dalam konteks SPPG, ketimpangan regulatif—di mana yayasan sipil dibatasi 10 unit sementara Polri tidak dibatasi sama sekali—berpotensi menciptakan dominasi struktural. Ini bukan hanya soal kompetisi usaha, tetapi soal konsentrasi kontrol atas layanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.





Potensi Monopoli dan Distorsi Kelembagaan





Dalam teori ekonomi politik, konsentrasi pengelolaan layanan pada satu aktor disebut sebagai kecenderungan monopoli. Pemikiran Joseph Schumpeter memang mengakui peran negara dalam intervensi ekonomi, tetapi intervensi itu harus diarahkan untuk memperbaiki kegagalan pasar (market failure), bukan menciptakan kegagalan baru berupa dominasi tunggal.





Jika satu institusi diberi keleluasaan tanpa batas jumlah, sementara yang lain dibatasi, maka terjadi regulatory asymmetry. Ketidaksimetrian ini membuka ruang state favoritism, yakni keberpihakan negara terhadap institusi tertentu, yang pada akhirnya menggerus prinsip persaingan sehat dan kesetaraan kesempatan.





Di sisi lain, dalam teori tata kelola publik modern (new public governance), pelayanan sosial idealnya bersifat kolaboratif dan partisipatif. Pembatasan jumlah bagi yayasan sipil menunjukkan negara masih memegang kontrol distribusi akses.





Namun ketika kontrol itu tidak berlaku universal dan justru memberi ruang ekspansi tak terbatas kepada institusi tertentu, publik berhak mempertanyakan dasar rasional kebijakan tersebut.





Konflik Peran dan Akuntabilitas





Secara kelembagaan, Polri adalah alat negara di bidang keamanan dan ketertiban. Ketika institusi ini mengelola ribuan unit SPPG tanpa batas, muncul persoalan konflik peran (role conflict).





Apakah fungsi utama sebagai penegak hukum tidak akan terdistraksi oleh pengelolaan unit-unit pelayanan sosial yang masif?





Lebih penting lagi, bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya? Yayasan sipil tunduk pada batasan dan regulasi ketat. Jika Polri tidak memiliki batas kuantitatif, publik dapat melihat adanya institutional privilege yang tidak sejalan dengan prinsip equality before the law.

Halaman:

Tags

Terkini