goresan-pena

Ribuan SPPG Dikelola Polri: Ketika Pelayanan Publik Dimonopoli

HD
Rabu, 25 Februari 2026 | 06:00 WIB




Teori rule of law menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua entitas, termasuk institusi negara. Ketika pembatasan hanya berlaku bagi pihak tertentu, maka prinsip kesetaraan tersebut tercederai.





Jalan Keluar: Transparansi dan Batasan Proporsional





Tujuan pemenuhan gizi masyarakat tentu mulia. Namun cara mencapainya harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang adil. Negara perlu menjelaskan secara transparan:





• Dasar normatif pengecualian pembatasan jumlah bagi Polri.
• Mekanisme pengawasan independen atas 1.179 SPPG tersebut.
• Evaluasi risiko konsentrasi layanan pada satu institusi.





Jika memang pembatasan 10 unit bagi yayasan dianggap penting untuk mencegah monopoli, maka logika yang sama semestinya berlaku universal. Sebaliknya, jika pembatasan itu dianggap tidak relevan, maka regulasi perlu direvisi agar menciptakan level playing field.





Pelayanan publik bukan arena privilese institusional. Ia adalah ruang pengabdian untuk kepentingan umum. Ketika satu institusi diberi keistimewaan tanpa batas, yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan kompetisi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap netralitas negara.





Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang mengelola SPPG, melainkan tentang bagaimana negara menjaga keseimbangan antara fungsi kekuasaan dan fungsi pelayanan. Tanpa keseimbangan itu, bayang-bayang monopoli akan selalu menghantui kebijakan yang sejatinya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini