goresan-pena

Koperasi Merah Putih 'Makan' 58% Dana Desa: Akankah Otonomi Desa Terjaga?

HD
Kamis, 26 Februari 2026 | 06:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang diundangkan pada 12 Februari 2026, menetapkan kewajiban penggunaan 58% dana desa untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kebijakan ini tentu lahir dari niat memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi.





Namun, sebagai sebuah kebijakan nasional yang bersifat seragam dan mengikat seluruh desa, ia patut dikritisi agar tidak mengganggu arah dan prioritas pembangunan desa yang beragam di seluruh Indonesia.





Desa Bukan Entitas Seragam





Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, arah kebijakan pembangunan desa bertumpu pada asas rekognisi dan subsidiaritas. Desa diakui memiliki kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.





Artinya, desa bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan entitas pemerintahan yang memiliki otonomi dalam merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokalnya.





Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan Wallace Oates, efisiensi alokasi anggaran publik akan lebih tercapai ketika keputusan belanja dilakukan oleh pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Penyeragaman komposisi belanja—termasuk kewajiban 58% untuk satu jenis program—berpotensi mengabaikan variasi kebutuhan antar desa: ada desa yang membutuhkan infrastruktur dasar, ada yang fokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, ada pula yang memprioritaskan ketahanan pangan atau mitigasi bencana.





Baca juga : Ribuan SPPG Dikelola Polri: Ketika Pelayanan Publik Dimonopoli


Halaman:

Tags

Terkini