goresan-pena

Koperasi Merah Putih 'Makan' 58% Dana Desa: Akankah Otonomi Desa Terjaga?

HD
Kamis, 26 Februari 2026 | 06:00 WIB




Pemerintah pusat dapat menetapkan target atau insentif kinerja bagi desa yang berhasil mengembangkan koperasi sehat, alih-alih menetapkan porsi belanja yang seragam.





Pendekatan insentif lebih sejalan dengan teori governance modern yang menekankan outcome-based policy, bukan input-based control. Desa diberi ruang menentukan komposisi belanja, sementara pemerintah pusat mengawasi capaian kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.





Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara terbuka, melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi pemerintah desa. Tanpa evaluasi yang jujur, kebijakan berisiko menjadi beban struktural baru bagi desa.





Dana desa sejak awal dirancang untuk memperkecil ketimpangan dan memperkuat kemandirian desa. Jika kebijakan teknis seperti kewajiban 58% untuk Kopdes Merah Putih tidak dirancang dengan fleksibilitas dan sensitivitas terhadap keragaman desa, maka semangat otonomi dan partisipasi yang diamanatkan Undang-Undang Desa bisa tereduksi.





Pembangunan desa bukan sekadar soal membentuk koperasi, melainkan membangun kapasitas, infrastruktur, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Koperasi harus menjadi instrumen strategis—bukan tujuan tunggal yang menyerap mayoritas sumber daya.





Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal desa tetap berpijak pada prinsip subsidiaritas, keberagaman lokal, dan partisipasi warga. Tanpa itu, arah pembangunan desa di seluruh Indonesia bisa bergeser dari kebutuhan riil masyarakat menuju kepatuhan administratif semata.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini