Sementara, UUD 1945 Pasal 33 juga memberi mandat bahwa SDA harus dikelola untuk kemakmuran rakyat secara sebesar-besarnya, bukan semata karena alasan investasi atau teknologi asing.
Maka, kebijakan yang memberi porsi bagi hasil sangat besar kepada kontraktor asing (50% atau lebih) tanpa kompensasi kuat dalam bentuk transfer teknologi, peningkatan kapasitas nasional, atau kontrol operasional justru berisiko mengaburkan esensi berdikari dan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Sehingga, permintaan EMCL untuk mengubah skema bagi hasil PSC Blok Cepu menjadi 50:50 mengandung unsur berpotensi mengurangi pemanfaatan maksimal kekayaan alam Indonesia oleh negara dan rakyatnya.
Hal ini tidak hanya bertentangan dengan semangat Trisakti — khususnya prinsip berdikari ekonomi — tetapi juga berpotensi melampaui batas interpretasi Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan penguasaan SDA oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Sudah sepatutnya, Pemerintah menolak keinginan EMCL yang 'keblinger' itu.
Redaksi Energi Juang News