Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Kasus dugaan penyiksaan terhadap seorang remaja berusia 19 tahun berinisial MAA di Kabupaten Aceh Barat oleh dua oknum prajurit TNI bukan sekadar pelanggaran disiplin militer. Peristiwa ini merupakan tamparan keras terhadap nilai-nilai dasar bangsa, khususnya sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Lebih jauh, tindakan tersebut juga mencederai prinsip demokrasi dan negara hukum yang telah disepakati sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
Pancasila dan Martabat Manusia
Sila kedua Pancasila menegaskan pengakuan atas martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak-hak fundamental. Dalam perspektif filsafat politik modern, gagasan ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant tentang manusia sebagai end in itself, yang tidak boleh diperlakukan semata sebagai alat.
Penyiksaan—dalam bentuk apa pun—mereduksi manusia menjadi objek kekuasaan, mengingkari prinsip keadilan dan keberadaban.
Secara konstitusional, Pasal 28G dan 28I UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998.
Artinya, larangan penyiksaan bukan sekadar norma moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat aparat negara, termasuk prajurit TNI.
Ketika dua oknum prajurit melakukan kekerasan terhadap warga sipil, terlebih seorang remaja, maka yang tercoreng bukan hanya institusi, tetapi juga komitmen ideologis bangsa terhadap nilai kemanusiaan.