Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Pekerja rumah tangga (PRT) mungkin adalah profesi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi ironisnya justru paling jauh dari perlindungan hukum negara. Selama lebih dari dua dekade, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terus dibahas, dijanjikan, bahkan disebut sebagai prioritas. Namun hingga hari ini, undang-undang itu masih belum juga disahkan.
Padahal dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, berbagai data, kajian, dan aspirasi publik sudah disampaikan. Komnas Perempuan, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan pekerja rumah tangga telah memberikan masukan. Hampir tidak ada lagi kekurangan bahan untuk melanjutkan proses legislasi.
Namun pertanyaan publik tetap sama: jika semua masukan sudah dikumpulkan dan sebagian besar fraksi tidak lagi menolak, apa sebenarnya yang masih ditunggu?
RUU yang Terjebak di Meja Politik
Berbagai komunitas dan kalangan salah satunya Institut Sarinah bahkan mendesak agar RUU PPRT disahkan dalam satu masa sidang. Alasannya jelas. Pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dari ekonomi perawatan atau care economy yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi keluarga di Indonesia.
Tanpa mereka, jutaan keluarga kelas pekerja tidak akan bisa menjalankan aktivitas ekonomi secara produktif. Namun ironi muncul ketika pekerjaan yang menopang kehidupan sosial tersebut justru tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.
RUU ini sudah berusia 22 tahun sejak pertama kali diperjuangkan. Dua dekade lebih adalah waktu yang sangat panjang untuk sebuah regulasi yang seharusnya melindungi jutaan pekerja domestik.