goresan-pena

Harga Minyak Naik: Alihkan Anggaran MBG Atau Rakyat Tercekik

HD
Rabu, 11 Maret 2026 | 06:00 WIB




Potensi Realokasi Anggaran Rp340 Triliun





Kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan bahwa terdapat sekitar Rp 340 triliun anggaran yang berpotensi direalokasi dari berbagai proyek besar pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Dana sebesar itu dapat menjadi bantalan fiskal yang signifikan untuk menjaga stabilitas subsidi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.





Dalam perspektif ekonomi fiskal, langkah ini sejalan dengan konsep countercyclical fiscal policy, yaitu kebijakan fiskal yang dirancang untuk meredam guncangan ekonomi eksternal. Ketika tekanan eksternal meningkat—seperti kenaikan harga minyak global—pemerintah perlu memperkuat intervensi fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.





Tanpa bantalan fiskal yang cukup, pemerintah berisiko menghadapi dilema kebijakan: mempertahankan subsidi energi dengan defisit anggaran yang membengkak atau menaikkan harga BBM yang akan memicu inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.





Stabilitas Energi sebagai Kepentingan Strategis





Dalam literatur ekonomi politik, stabilitas energi sering dipandang sebagai public goods strategis. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami guncangan ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi pasar energi global.





Pemikir ekonomi pembangunan Albert Hirschman pernah menekankan bahwa dalam kondisi krisis, negara harus mampu melakukan policy prioritization, yakni menentukan sektor mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.





Dalam konteks Indonesia saat ini, sektor yang paling mendesak untuk dijaga adalah stabilitas harga energi, karena dampaknya langsung menjalar ke seluruh sendi kehidupan ekonomi.





Situasi geopolitik global menunjukkan bahwa harga minyak kemungkinan akan tetap tinggi selama konflik di Timur Tengah belum mereda. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu. Keputusan fiskal harus diambil sebelum tekanan terhadap APBN semakin besar.


Halaman:

Tags

Terkini