goresan-pena

Menjaga Supremasi Sipil: Adili Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS di Peradilan Umum!

HD
Kamis, 19 Maret 2026 | 06:05 WIB


Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ia merupakan ujian serius bagi komitmen negara dalam menegakkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi sipil.





Terlebih, munculnya indikasi keterlibatan unsur militer dalam peristiwa ini menuntut penanganan yang tidak hanya transparan, tetapi juga berlandaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).





Dalam kerangka negara demokratis, tidak boleh ada satu pun warga negara—termasuk aparat militer—yang berada di atas hukum. Prinsip ini ditegaskan oleh A.V. Dicey dalam konsep rule of law, yang menekankan bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama dan diadili oleh lembaga peradilan yang sama.





Oleh karena itu, jika benar terdapat keterlibatan personel militer dalam kasus ini, maka proses hukum terhadap mereka harus dilakukan melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.





Argumen ini bukan tanpa dasar. Secara teoretis, keberadaan peradilan militer memang dimaksudkan untuk menangani pelanggaran disiplin dan kejahatan yang bersifat internal militer. Namun, ketika tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan terhadap warga sipil—seperti penyiraman air keras—maka yurisdiksi seharusnya berada pada peradilan umum.





Hal ini sejalan dengan prinsip yang berkembang dalam negara demokrasi modern, di mana militer ditempatkan di bawah kontrol sipil (civilian control of the military).





Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State menekankan pentingnya profesionalisme militer yang ditandai dengan pemisahan yang jelas antara ranah militer dan sipil. Ketika militer memasuki ranah sipil secara represif—apalagi dengan kekerasan terhadap aktivis—maka yang terancam bukan hanya individu korban, tetapi juga tatanan demokrasi itu sendiri.


Halaman:

Tags

Terkini