Ini adalah langkah penting untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan negara yang memberi ruang bagi impunitas, terlebih bagi aparatnya sendiri.
Supremasi sipil tidak akan pernah terwujud jika militer masih memiliki privilese untuk menghindari mekanisme hukum sipil dalam kasus-kasus yang merugikan warga negara. Justru dengan menempatkan semua warga negara—tanpa kecuali—di bawah peradilan umum, negara sedang memperkuat fondasi demokrasi yang sejati.
Kasus ini adalah momentum. Momentum untuk membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada kekuasaan, melainkan berdiri tegak untuk melindungi keadilan. Jika negara gagal dalam momentum ini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga masa depan demokrasi itu sendiri.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)