Dalam konteks ini, PPPK menjadi korban dari pergeseran prioritas tersebut. Di sisi lain, pembukaan rekrutmen untuk SMA Unggul Garuda Baru di empat provinsi serta program SPPI untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan. Jika alasan pembatasan belanja pegawai adalah efisiensi anggaran, maka semestinya pemerintah juga menahan diri untuk tidak membuka formasi baru yang berpotensi menambah beban fiskal.
Ketidaksinkronan ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan yang diambil tidak didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, melainkan bersifat parsial dan reaktif.
Dari sudut pandang Teori Kebijakan Publik, sebagaimana dijelaskan oleh Harold D. Lasswell, kebijakan publik idealnya menjawab pertanyaan “who gets what, when, and how.” Dalam kasus ini, PPPK justru berada pada posisi “yang kehilangan,” sementara peluang baru diberikan kepada kelompok lain melalui jalur rekrutmen program strategis.
Distribusi manfaat dan beban kebijakan menjadi tidak proporsional. Ketidakadilan ini juga berpotensi memicu dampak sosial yang luas. PHK massal PPPK tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas layanan publik, terutama di daerah. Sekolah dan fasilitas kesehatan yang selama ini bergantung pada PPPK berisiko mengalami kekurangan tenaga, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan publik yang layak.
Dalam kerangka Etika Publik, pemerintah seharusnya menjunjung tinggi prinsip konsistensi, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan yang di satu sisi mengancam keberlangsungan kerja ribuan PPPK, tetapi di sisi lain membuka peluang rekrutmen baru, menunjukkan adanya problem serius dalam konsistensi kebijakan.
Hal ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa upaya efisiensi fiskal tidak dilakukan dengan mengorbankan kelompok rentan.
Alternatif kebijakan seperti penataan ulang belanja non-prioritas, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta reformasi birokrasi yang lebih komprehensif harus dipertimbangkan.