Pada akhirnya, kebijakan publik bukan hanya soal angka dan persentase, tetapi juga tentang keberpihakan. Ketika ribuan PPPK terancam kehilangan pekerjaan, sementara peluang baru dibuka di sektor lain, publik berhak mempertanyakan: di mana letak keadilan itu? Jika negara gagal menjawab pertanyaan ini, maka yang dipertontonkan bukanlah kepemimpinan yang visioner, melainkan ketidakadilan yang dilembagakan.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)