goresan-pena

Orang Rimba di Jambi: Diabaikan Negara, Digusur Korporasi

HD
Minggu, 29 Maret 2026 | 09:00 WIB



Negara, dalam banyak kasus, berfungsi sebagai fasilitator melalui regulasi, perizinan, dan bahkan aparat keamanan.
Selain itu, konsep environmental justice menegaskan bahwa kelompok masyarakat adat sering menjadi korban ketidakadilan ekologis. Mereka yang paling bergantung pada alam justru paling terdampak oleh kerusakan lingkungan.





Orang Rimba tidak hanya kehilangan hutan sebagai sumber pangan dan obat-obatan, tetapi juga kehilangan ruang spiritual dan sosial yang membentuk identitas mereka.


Negara, Kapital, dan Kewajiban Konstitusional





Konstitusi Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan kuat. Pasal 18B UUD 1945 mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan normatif ini kerap kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Negara terlihat lebih responsif terhadap tekanan kapital daripada tanggung jawab konstitusionalnya.





Karena itu, sudah saatnya negara mengambil langkah tegas. Pertama, menghentikan penerbitan izin-izin konsesi baru di wilayah yang menjadi ruang hidup Orang Rimba. Kedua, mengevaluasi dan mencabut izin yang terbukti merampas wilayah adat. Ketiga, mempercepat pengakuan wilayah adat secara legal agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, memastikan partisipasi penuh Orang Rimba dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.





Melindungi Orang Rimba bukan sekadar soal keberpihakan sosial, tetapi juga soal keberlanjutan ekologis. Hutan yang mereka jaga selama berabad-abad terbukti lebih lestari dibandingkan kawasan yang dikelola secara eksploitatif.





Dengan kata lain, melindungi mereka berarti juga melindungi masa depan lingkungan Indonesia. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan kapitalis dengan mengorbankan hak hidup warganya sendiri.





Jika pembangunan terus berjalan dengan mengusir yang lemah demi menguntungkan yang kuat, maka yang kita bangun bukanlah kemajuan, melainkan ketidakadilan yang dilembagakan.





Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah negara berdiri untuk melindungi seluruh rakyatnya, atau hanya menjadi perpanjangan tangan kepentingan modal?

Halaman:

Tags

Terkini