goresan-pena

Petani Melawan Korporasi di Pakel: Dimanakah Negara?

HD
Senin, 30 Maret 2026 | 06:05 WIB


Konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menyingkap wajah lama ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Gugatan yang dilayangkan PT Bumi Sari Maju Sukses (BMS) terhadap Harun petani sekaligus Ketua Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP) dengan nilai fantastis Rp1,4 miliar bukan sekadar perkara hukum biasa.





Ia adalah simbol dari relasi kuasa yang timpang antara korporasi dan rakyat kecil. Tuduhan perbuatan melawan hukum, perusakan tanaman, hingga penguasaan lahan, yang tidak disertai bukti memadai, memperlihatkan bagaimana hukum dapat dijadikan instrumen untuk membungkam perlawanan petani.





Dalam perspektif sosiologi agraria, konflik ini mencerminkan apa yang disebut Karl Marx sebagai pertarungan kelas antara pemilik modal dan kaum pekerja. Tanah, dalam kerangka kapitalisme, tidak lagi dipandang sebagai sumber kehidupan bersama, melainkan sebagai komoditas yang dapat dimonopoli untuk akumulasi keuntungan.





Dalam konteks Pakel, gugatan terhadap Harun dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan dominasi atas alat produksi yakni tanah dengan menekan mereka yang berusaha merebut kembali ruang hidupnya.





Lebih jauh, David Harvey melalui konsep accumulation by dispossession menjelaskan bagaimana kapitalisme modern terus berkembang melalui perampasan ruang hidup masyarakat, termasuk petani. Apa yang terjadi di Pakel adalah bentuk nyata dari proses tersebut: tanah yang sejak 1929 telah diberikan kepada warga melalui “Akta 1929” justru diambil alih melalui mekanisme konsesi pada era Orde Baru.





Negara, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru menjadi fasilitator bagi akumulasi kapital oleh korporasi.
Sejarah panjang konflik ini menegaskan bahwa persoalan agraria di Pakel bukanlah sengketa baru.





Sejak masa kolonial, warga telah memperoleh legitimasi atas tanah yang mereka kelola. Namun, kekerasan struktural terus berulang dari kolonialisme Belanda dan Jepang, hingga kebijakan pembangunan Orde Baru yang membuka jalan bagi konsesi perkebunan besar. Dalam istilah Johan Galtung, situasi ini merupakan bentuk kekerasan struktural, di mana sistem sosial dan politik secara sistematis merugikan kelompok tertentu, dalam hal ini petani.


Halaman:

Tags

Terkini