Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) semestinya tidak semata-mata dipandang sebagai agenda revisi regulasi sektor energi. Lebih dari itu, RUU Migas merupakan momentum untuk mengoreksi arah tata kelola migas nasional agar kembali berpijak pada mandat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Minyak dan gas bumi jelas memenuhi kedua kriteria tersebut. Migas bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia merupakan sumber daya alam strategis, tidak terbarukan, sekaligus fondasi penting bagi ketahanan energi dan perekonomian nasional.
Karena itu, ukuran keberhasilan tata kelola migas tidak boleh berhenti pada seberapa besar investasi masuk atau seberapa efisien mekanisme bisnis dijalankan. Ukuran yang lebih fundamental adalah: sejauh mana negara benar-benar menguasai pengelolaan migas dan memastikan hasilnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Dalam konteks itulah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dalam RUU Migas patut dibaca sebagai upaya konstitusional untuk memperkuat kembali posisi negara. RUU Migas yang tengah dibahas memuat gagasan pembentukan BUK Migas sebagai pengganti SKK Migas. Komisi XII DPR pada Februari 2026 menyebut terdapat tiga skenario: menunjuk Pertamina sebagai BUK, membentuk badan baru, atau mengubah SKK Migas menjadi BUK. Kecenderungan yang mengemuka saat itu adalah menjadikan Pertamina sebagai BUK.
Apapun bentuk akhirnya, BUK Migas tidak boleh dipahami sekadar sebagai SKK Migas dengan nama baru. BUK harus menjadi instrumen negara untuk menjalankan fungsi penguasaan dan pengusahaan sumber daya migas secara lebih efektif, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Di sinilah letak relevansi teori hak menguasai negara yang berkembang dalam pemikiran hukum tata negara Indonesia. "Dikuasai oleh negara" tidak berarti negara harus mengerjakan seluruh kegiatan ekonomi seorang diri. Namun, negara harus memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan sehingga sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah membatalkan sejumlah ketentuan mengenai BP Migas dan menyatakan fungsi serta tugas BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah sampai terbentuknya undang-undang baru. Putusan itu merupakan salah satu tonggak penting dalam perdebatan mengenai bagaimana konsep penguasaan negara atas migas harus diterjemahkan ke dalam kelembagaan.
Karena itu, pembentukan BUK harus diarahkan untuk memastikan negara tidak hanya hadir sebagai regulator yang membuat aturan, sementara aktivitas pengusahaan dan manfaat ekonominya sebagian besar berada di tangan badan usaha yang tidak sepenuhnya dikendalikan negara.
Secara historis, Indonesia pernah memiliki model tata kelola yang menempatkan perusahaan negara sebagai instrumen utama pengusahaan migas. UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menempatkan Pertamina sebagai perusahaan negara yang mengemban tugas pengusahaan minyak dan gas bumi. Penjelasan undang-undang tersebut bahkan secara eksplisit mengaitkan kebijakan perminyakan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan menjelaskan Pertamina sebagai integrated state oil company.
Model tersebut menunjukkan bahwa penguasaan negara atas migas dapat diterjemahkan melalui BUMN yang memiliki kapasitas untuk mengendalikan sekaligus mengusahakan sumber daya strategis.
Dalam perspektif ekonomi politik, model demikian dapat dibaca sebagai bentuk state control over strategic resources. Negara tidak menyerahkan sumber daya strategis sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara menggunakan badan usaha miliknya sebagai instrumen untuk memastikan kepentingan nasional tetap menjadi orientasi utama.
Di sinilah relevansi pemikiran Bung Karno mengenai ekonomi Indonesia. Dalam konsepsi ekonomi yang berakar pada Pancasila, cabang-cabang produksi strategis tidak semestinya diserahkan begitu saja kepada mekanisme kapitalisme pasar. Negara harus hadir untuk memastikan struktur ekonomi tidak menghasilkan penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir pemilik modal.
Dengan kata lain, penguatan peran BUMN dalam sektor strategis bukanlah antitesis terhadap ekonomi modern. Justru ia merupakan instrumen untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor konstitusi.