Perubahan fundamental pun terjadi melalui UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut mencabut UU Nomor 8 Tahun 1971 dan mengubah struktur kelembagaan industri migas nasional. Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam pengusahaan migas. Struktur industri diubah dengan pemisahan berbagai fungsi, sementara BP Migas dibentuk sebagai badan pelaksana kegiatan usaha hulu.
Secara teoritis, perubahan tersebut dapat dibaca dalam kerangka liberalisasi dan unbundling sektor energi: negara bergeser dari aktor utama pengusahaan menjadi regulator dan pemberi ruang lebih besar bagi badan usaha, termasuk swasta dan kontraktor kerja sama.
Persoalannya bukan semata-mata apakah investasi swasta diperlukan. Tentu diperlukan. Persoalannya adalah siapa yang menjadi pusat kendali atas sumber daya strategis tersebut.
Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menjadi sangat penting dalam konteks ini. Mahkamah menyatakan sejumlah ketentuan UU Migas 2001 bertentangan dengan UUD 1945, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan BP Migas. Artinya, desain kelembagaan migas tidak dapat dilepaskan dari batas konstitusional Pasal 33.
Jika BUK Migas nantinya diperankan oleh Pertamina, sebagaimana salah satu skenario yang pernah dikemukakan dalam pembahasan RUU, maka negara pada dasarnya sedang mengembalikan fungsi strategis kepada BUMN.
Namun, desain tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Pertamina atau BUK Migas tidak boleh hanya menjadi operator biasa. Sebaliknya, ia harus memiliki kapasitas sebagai economic instrument of the state dalam pengelolaan hulu migas.
Di titik inilah muncul persoalan penting: apabila BUK sekaligus memiliki fungsi regulator dan operator, bagaimana memastikan tidak terjadi konflik kepentingan?
Jawabannya bukan dengan otomatis menolak model tersebut. Jawabannya adalah membangun sistem checks and balances yang kuat.
Fungsi penetapan kebijakan strategis tetap harus berada pada pemerintah. Pengawasan terhadap BUK harus kuat. Transparansi kontrak dan pengelolaan sumber daya harus dijamin. Mekanisme audit harus independen. Pengambilan keputusan investasi harus profesional. Sementara BUK harus memiliki mandat yang jelas untuk mengelola pengusahaan hulu migas sebagai instrumen negara.
Dengan demikian, yang dibangun bukan monopoli bisnis Pertamina, melainkan kedaulatan negara atas sumber daya strategis melalui badan usaha milik negara yang profesional dan akuntabel.
Ini perbedaan yang sangat penting.
Mengembalikan penguasaan negara bukan berarti menutup pintu bagi investasi. Hulu migas membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, kemampuan eksplorasi dan risiko bisnis yang tidak kecil. Karena itu, kontraktor swasta dan investor tetap dapat menjadi mitra strategis negara.
Tetapi relasinya harus ditempatkan secara benar.
Investor dan KKKS adalah mitra dalam pengusahaan, bukan pemegang kendali atas sumber daya alam nasional.
Negara tetap menjadi pemegang mandat konstitusional. BUK menjadi instrumen penguasaan dan pengusahaan negara. Sementara badan usaha lain menjadi mitra yang bekerja berdasarkan kontrak, regulasi dan kepentingan nasional.
Dengan desain seperti itu, Production Sharing Contract (PSC) tidak harus ditinggalkan. Justru PSC dapat ditempatkan sebagai instrumen kerja sama yang memastikan kepemilikan dan penguasaan sumber daya tetap berada pada negara, sementara risiko dan kemampuan teknis tertentu dapat dibagi dengan mitra usaha.
Jadi, persoalannya bukan negara atau pasar, melainkan bagaimana pasar bekerja di bawah kendali kepentingan nasional.