goresan-pena

Kalimantan Terbakar, Negara Jangan Hanya Memadamkan Api

HD
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:50 WIB

Pulau Kalimantan kembali menghadapi ancaman serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam beberapa hari terakhir, publik digemparkan oleh tampilan aplikasi Google Maps yang memperlihatkan lingkaran-lingkaran merah dengan keterangan severe fire tersebar di berbagai wilayah Kalimantan. Fenomena itu menjadi alarm ekologis yang tidak boleh dianggap sekadar sebagai persoalan visual di media sosial.


Data resmi memperlihatkan bahwa persoalannya memang nyata. Berdasarkan pemantauan satelit NOAA-20 hingga 20 Agustus 2026, BNPB mencatat 1.487 titik panas di Kalimantan. Konsentrasi terbesar berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik dan Kalimantan Barat 560 titik, sedangkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat 74 titik serta Kalimantan Utara tiga titik.


Karena itu, negara harus segera bergerak. Jangan sampai masyarakat baru melihat keseriusan pemerintah setelah kabut asap menebal, kualitas udara memburuk, sekolah terganggu, penerbangan terhambat, dan korban mulai berjatuhan.


Tampilan Google Maps dengan label severe fire memang mengkhawatirkan. Namun, informasi tersebut tidak boleh secara serampangan disamakan dengan jumlah pasti kebakaran atau luas lahan yang terbakar. Peta digital harus dikonfirmasi dengan data satelit, laporan lapangan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.


Justru karena itulah negara harus hadir dengan sistem pemantauan yang lebih akurat dan transparan. Teknologi tidak boleh berhenti sebagai alat untuk membuat masyarakat panik. Teknologi harus menjadi instrumen negara untuk mendeteksi titik api sedini mungkin, mengetahui pola penyebarannya, mengidentifikasi lokasi konsesi atau kawasan tertentu yang terbakar, serta menelusuri siapa yang bertanggung jawab.


Apalagi BMKG telah mengingatkan bahwa Agustus–September 2026 merupakan periode kritis karhutla. Risiko meningkat karena kondisi kemarau dan El Niño, dengan wilayah Kalimantan termasuk kawasan yang memerlukan perhatian serius. BMKG bahkan menyebut risiko karhutla mencapai puncak pada Agustus–September dan telah memperkuat operasi modifikasi cuaca serta pembasahan lahan rentan.


Dengan demikian, negara sesungguhnya tidak sedang menghadapi bencana yang datang tanpa tanda. Indikator meteorologis telah tersedia. Teknologi pemantauan tersedia. Titik panas dapat dideteksi. Pertanyaannya adalah: apakah seluruh informasi tersebut telah diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan yang cepat dan efektif?


Dalam perspektif tata kelola lingkungan, kebakaran hutan dan lahan tidak semata-mata persoalan teknis pemadaman. Ia adalah persoalan tata kelola sumber daya alam.


Elinor Ostrom melalui teori common-pool resources mengingatkan bahwa hutan merupakan sumber daya yang memiliki karakter sulit dikecualikan dari pemanfaatan dan penggunaannya dapat mengurangi manfaat yang tersedia bagi pihak lain. Karena itu, keberlanjutan hutan membutuhkan institusi, aturan, pengawasan, partisipasi, serta mekanisme sanksi yang efektif.


Dalam konteks Kalimantan, teori tersebut relevan. Hutan bukan sekadar komoditas ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan nilai kayu, sawit, mineral, atau tanah. Hutan adalah sistem ekologis yang menopang kehidupan masyarakat: menyediakan air, menyimpan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur iklim mikro, dan menjadi ruang hidup masyarakat.


Karena itu, negara tidak boleh menyerahkan perlindungan hutan hanya kepada mekanisme pasar. Ostrom justru menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya bersama membutuhkan pengaturan kelembagaan yang adaptif dan dapat bekerja pada berbagai tingkatan. Dalam tata kelola polisentris, pemerintah nasional, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan institusi pengelola sumber daya harus bekerja dalam satu sistem pengawasan yang saling terhubung. Artinya, penanganan karhutla Kalimantan harus bergerak dari paradigma reaktif menuju paradigma preventif.


Negara harus memperkuat patroli darat dan udara, mempercepat pemadaman pada titik-titik rawan, menjaga kelembapan lahan gambut, mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca, membuka data hotspot secara transparan, dan memastikan setiap titik api memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.


Jangan sampai satelit sudah mengetahui api, masyarakat sudah melihat asap, media sudah memberitakan, tetapi birokrasi masih sibuk menentukan siapa yang harus bergerak.


Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa seluruh kebakaran disebabkan oleh kesengajaan manusia. Faktor alam, kekeringan, petir, kondisi gambut, dan cuaca ekstrem harus diperhitungkan dalam setiap penyelidikan.

Halaman:

Terkini