goresan-pena

Mengusut Dugaan Mobilisasi Kelompok Sipil dalam Penanganan Demo 27 Agustus

HD
Selasa, 1 September 2026 | 16:38 WIB


Demonstrasi massal di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026, tidak boleh hanya dibaca sebagai persoalan keamanan dan ketertiban. Di balik kericuhan yang terjadi setelah aksi penyampaian aspirasi, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah terdapat mobilisasi atau pengerahan kelompok sipil tertentu untuk terlibat dalam penanganan demonstrasi?


Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan prasangka. Tetapi juga tidak boleh diabaikan.


Negara memiliki kewajiban untuk mengusutnya secara tuntas, transparan, dan independen apabila terdapat bukti awal yang memadai. Sebab, jika benar terdapat kelompok sipil yang digerakkan untuk menghadapi, membubarkan, mengintimidasi, atau melakukan kekerasan terhadap massa demonstran, maka persoalannya bukan lagi sekadar benturan antarkelompok masyarakat. Ia menyentuh prinsip fundamental negara hukum: siapa yang berwenang menggunakan kekuatan untuk menjaga ketertiban publik?


Kepolisian telah menyatakan bahwa aksi AMPB pada 27 Agustus sebenarnya selesai secara tertib pada sore hari setelah massa bertemu dengan pimpinan DPR. Kericuhan kemudian muncul ketika massa lain datang dan situasi meningkat menjadi perusakan serta pembakaran.


Polda Metro Jaya telah menetapkan 49 tersangka terkait kerusuhan tersebut. Namun, penetapan tersangka terhadap pelaku kerusuhan tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya aktor lain yang mengorganisasi, memobilisasi, membiayai, atau mengarahkan kelompok tertentu. Di sinilah negara perlu bekerja lebih jauh.


Negara hukum tidak boleh menyerahkan keamanan kepada kelompok sipil Dalam perspektif negara hukum (rechtsstaat), penggunaan kekuatan untuk menjaga ketertiban publik harus berada dalam kerangka hukum dan berada di bawah otoritas institusi negara yang sah.


Max Weber menjelaskan bahwa negara modern memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah (legitimate physical force) dalam suatu wilayah. Konsep ini bukan berarti negara boleh menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang. Sebaliknya, monopoli tersebut mengandung konsekuensi bahwa penggunaan kekuatan harus tunduk kepada hukum, prosedur, akuntabilitas, dan pengawasan.


Karena itu, apabila ada kelompok sipil yang secara terorganisasi menjalankan fungsi yang menyerupai aparat keamanan—menghadang demonstran, melakukan pengejaran, melakukan intimidasi, atau menggunakan kekerasan—negara harus menjelaskan: atas dasar kewenangan apa tindakan itu dilakukan?


Jika tidak ada mandat hukum, maka negara tidak boleh membiarkan terbentuknya semacam “milisi sosial” yang menjalankan fungsi koersif di ruang publik. Fenomena seperti itu berbahaya bagi demokrasi. Sebab, masyarakat akhirnya dapat berhadapan dengan dua kekuatan sekaligus: aparat resmi dan kekuatan sipil yang tidak memiliki rantai komando serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.


Penting ditegaskan: munculnya dugaan mobilisasi kelompok sipil tidak boleh dijadikan alasan untuk menuduh organisasi atau individu tertentu tanpa bukti. Justru karena itu, negara harus melakukan penyelidikan yang dapat menguji dugaan tersebut secara objektif.


Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab antara lain:


Siapa yang mengorganisasi kelompok tersebut?
Siapa yang menghubungi dan mengumpulkan mereka?
Bagaimana mereka mengetahui lokasi dan waktu demonstrasi?
Apakah terdapat instruksi tertentu?
Apakah ada pembiayaan, transportasi, konsumsi, atribut, atau peralatan yang disediakan pihak tertentu?
Apakah ada komunikasi antara kelompok tersebut dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik?
Apakah ada koordinasi dengan aparat keamanan?


Dan yang paling penting: apakah keberadaan mereka merupakan inisiatif spontan warga atau bagian dari suatu mobilisasi yang dirancang sebelumnya?


Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat diperoleh melalui konferensi pers semata. Negara harus melakukan penyelidikan berbasis bukti: memeriksa rekaman CCTV, video masyarakat, metadata komunikasi yang diperoleh secara sah, aliran dana, kendaraan, saksi, serta kronologi pergerakan setiap kelompok. Jika memang tidak ditemukan bukti mobilisasi, negara juga harus berani menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak terbukti. Itulah prinsip negara hukum.

Halaman:

Terkini