Dalam negara Pancasila yang berlandaskan UUD 1945, kekuasaan harus bekerja melalui hukum, bukan melalui ketakutan. Karena itu, dugaan mobilisasi kelompok sipil dalam penanganan demonstrasi 27 Agustus harus diusut sampai ke akar-akarnya.
Bukan untuk mencari kambing hitam. Bukan untuk membenarkan satu kelompok dan menyalahkan kelompok lainnya. Melainkan untuk memastikan satu prinsip yang sangat sederhana: di Republik Indonesia, tidak boleh ada kekuatan di luar hukum yang diberi ruang untuk menentukan siapa yang boleh berbicara, siapa yang harus diam, dan siapa yang boleh menggunakan kekerasan.
Jika negara gagal menjawab pertanyaan itu, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa pelaku kerusuhan 27 Agustus. Yang dipertaruhkan adalah masa depan negara hukum dan demokrasi Indonesia.
Redaksi Energi Juang News