Desakan Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) agar pemerintah menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Tahun Anggaran 2027 patut dibaca lebih jauh daripada sekadar perdebatan mengenai pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sikap tersebut merupakan bentuk keberpihakan NU terhadap kemaslahatan umat, khususnya terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Dalam Sidang Pleno 3 Muktamar ke-35 NU di Jombang, Komisi C Bahtsul Masail Qanuniyah secara tegas merekomendasikan pemerintah menjalankan ketentuan mengenai penghentian penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG pada 2027, tanpa menunggu 2028. Rekomendasi itu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan anggaran pendidikan tidak boleh digunakan untuk program MBG.
Yang menarik, NU tidak berhenti pada pendekatan hukum positif. Persoalan anggaran tersebut dibingkai melalui konsep siyasah maliyah, yakni tata kelola keuangan publik dalam perspektif Islam. Komisi C merumuskan sejumlah dhawabith, antara lain anggaran negara harus berorientasi pada kemaslahatan publik, berkeadilan, efisien dan tidak boros, memperhatikan skala prioritas (al-ahamm fal-ahamm), serta tidak menimbulkan kecurigaan atau kecurangan. Di sinilah letak substansi penting sikap NU.
Dalam teori kebijakan publik, anggaran negara pada hakikatnya merupakan instrumen distribusi sumber daya. Setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah merepresentasikan pilihan politik: kebutuhan mana yang dianggap paling mendesak, kelompok masyarakat mana yang diprioritaskan, serta tujuan pembangunan apa yang hendak dicapai. Karena itu, persoalan penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program lain tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan teknis akuntansi pemerintahan.
Anggaran pendidikan memiliki mandat konstitusional yang sangat jelas. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban negara membiayai pendidikan dasar. Konstitusi juga mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Mandat tersebut lahir dari kesadaran bahwa pendidikan bukan sekadar salah satu sektor pembangunan. Pendidikan merupakan fondasi bagi pembentukan manusia Indonesia dan masa depan bangsa.
Karena itu, ketika anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi pendidikan digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar sektor tersebut, pertanyaan yang harus diajukan bukan semata-mata "apakah programnya baik?", melainkan "apakah sumber pembiayaannya tepat?"
MBG dapat saja dipandang sebagai program sosial yang memiliki tujuan baik. Anak-anak memang membutuhkan makanan bergizi. Negara memang memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
Namun, tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan setiap cara untuk mencapainya. Dalam etika politik, cara mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari moralitas kebijakan. Program yang baik harus ditopang oleh sumber pembiayaan yang benar, transparan, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan hak publik lainnya.
Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep maslahah menempati posisi penting dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Imam al-Ghazali, misalnya, menghubungkan kemaslahatan dengan perlindungan terhadap tujuan-tujuan fundamental syariat (maqashid al-syari'ah), termasuk perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql). Pendidikan jelas memiliki hubungan erat dengan perlindungan dan pengembangan akal manusia.
Karena itu, membela anggaran pendidikan juga dapat dibaca sebagai bagian dari perjuangan menjaga hifz al-'aql. Di sinilah relevansi sikap NU. NU tidak sedang mengatakan bahwa pemenuhan gizi anak tidak penting. Justru sebaliknya, NU sedang mengingatkan bahwa negara tidak boleh menyelesaikan satu persoalan sosial dengan mengorbankan hak sosial lainnya.
Tetapi anak yang sama juga membutuhkan guru yang berkualitas, ruang kelas yang layak, buku, laboratorium, akses teknologi, beasiswa, sekolah yang aman, dan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan kapasitas intelektualnya. Dengan kata lain, gizi dan pendidikan bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Negara harus mampu memenuhi keduanya tanpa mengorbankan salah satunya.
Prinsip al-ahamm fal-ahamm yang digunakan dalam Bahtsul Masail menjadi relevan di sini. Ketika sumber daya negara terbatas, pemerintah harus menyusun skala prioritas secara rasional, adil, dan berdasarkan mandat konstitusi.