goresan-pena

Ketika Desil Keliru, Hak Kaum Marhaen Ikut Terkunci

HD
Kamis, 3 September 2026 | 07:21 WIB

Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akurasi penentuan kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebab, ketika klasifikasi kesejahteraan tidak menggambarkan kondisi faktual masyarakat, kesalahan administratif tersebut dapat berubah menjadi persoalan keadilan sosial: mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan justru kehilangan akses terhadap hak-haknya.


Persoalan ini disoroti Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati. Ia mengungkap adanya sekitar 130 mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) yang mengalami hambatan memperoleh bantuan pendidikan akibat persoalan desil. Lebih ironis lagi, ditemukan kasus anak seorang tukang becak yang tercatat dalam desil 9, meskipun kondisi ekonomi keluarganya tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut.


Kasus tersebut memperlihatkan bahwa angka dalam basis data bukanlah sesuatu yang netral ketika angka itu menjadi dasar untuk menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak memperoleh intervensi negara. Desil pada akhirnya bukan sekadar kategori statistik. Ia dapat menentukan terbuka atau tertutupnya pintu bantuan pendidikan dan perlindungan sosial.


BPS sendiri menjelaskan bahwa DTSEN menjadi rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. DTSEN dibangun sebagai basis data sosial-ekonomi yang terintegrasi dan terus diperbarui, dengan BPS sebagai lembaga yang menyusun dan mengelolanya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.


Karena itu, justru terdapat konsekuensi logis yang harus diperhatikan pemerintah: semakin besar ketergantungan kebijakan publik terhadap satu basis data, semakin besar pula dampak sosial ketika basis data tersebut keliru.


Di sinilah negara perlu membedakan antara data tentang kemiskinan dan realitas kemiskinan. Data merupakan instrumen untuk membaca kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri.


Ketika seorang tukang becak diklasifikasikan sebagai desil 9, sementara kehidupan ekonominya menunjukkan kondisi yang jauh lebih rentan, maka persoalannya bukan semata-mata apakah algoritma atau metodologi statistik telah berjalan sesuai prosedur. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah sistem pendataan negara mampu menangkap realitas sosial warga negara?


Kasus tukang becak yang sempat tercatat dalam desil 9 kemudian menjadi desil 3 setelah pemutakhiran data menunjukkan bahwa kesalahan klasifikasi memang dapat terjadi. BPS menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan data yang belum dimutakhirkan dan menegaskan pentingnya pemutakhiran agar data sesuai dengan kondisi terbaru.


Namun, persoalannya tidak boleh berhenti pada imbauan kepada masyarakat agar memperbarui data. Negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa mekanisme pemutakhiran dapat diakses, mudah, cepat, transparan, dan efektif, terutama bagi masyarakat yang paling rentan. Sebab, mereka yang berada dalam posisi ekonomi paling lemah justru sering kali merupakan kelompok yang paling terbatas aksesnya terhadap informasi, teknologi, administrasi, dan birokrasi.


Di sinilah paradoks kebijakan berbasis data dapat muncul. Sistem yang dibangun untuk meningkatkan ketepatan sasaran justru dapat menciptakan eksklusi baru apabila warga yang salah diklasifikasikan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki statusnya.


Persoalan ini dapat dibaca melalui pendekatan capability Amartya Sen. Dalam Development as Freedom (1999), Sen menempatkan pembangunan bukan semata-mata pada peningkatan pendapatan, melainkan pada perluasan kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam memperluas kapabilitas tersebut.


Dengan kerangka tersebut, kehilangan KIP Kuliah atau bantuan pendidikan bukan hanya berarti kehilangan sejumlah uang. Bagi seorang anak dari keluarga miskin, hilangnya bantuan pendidikan dapat berarti hilangnya kemampuan untuk masuk perguruan tinggi, menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.


Dengan kata lain, kesalahan desil dapat menjadi bentuk capability deprivation.


Negara mungkin merasa telah menjalankan kebijakan secara objektif karena mengikuti sistem dan kategori statistik. Tetapi objektivitas administratif tidak otomatis menghasilkan keadilan substantif.

Halaman:

Terkini