goresan-pena

Jangan Hanya Bekukan Izin, Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dipidana

HD
Jumat, 4 September 2026 | 11:19 WIB


Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar bencana ekologis yang datang setiap musim kemarau. Ketika kebakaran terjadi berulang di wilayah konsesi perusahaan, negara harus bertanya lebih jauh: apakah ini semata-mata peristiwa alam, kelalaian pengelolaan, lemahnya sistem pencegahan, atau bahkan bagian dari praktik pembukaan lahan yang melanggar hukum?


Pertanyaan itu menjadi semakin relevan setelah pemerintah membekukan izin usaha lima perusahaan yang areal konsesinya terbakar di Kalimantan Barat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pembekuan tersebut disertai paksaan pemulihan lingkungan dan membuka kemungkinan proses pidana apabila ditemukan indikasi tindak pidana.


Langkah pemerintah patut diapresiasi. Namun, pembekuan izin tidak boleh menjadi titik akhir penegakan hukum. Justru pembekuan izin harus menjadi pintu masuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara serius terhadap kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan perusahaan.


Ada kecenderungan memandang persoalan karhutla melalui kacamata administratif: izin dibekukan, perusahaan diperintahkan memulihkan lahan, kemudian persoalan dianggap selesai. Cara pandang demikian terlalu sederhana.


Hutan dan lahan bukan semata-mata aset ekonomi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menempatkan penyelenggaraan kehutanan dalam kerangka kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.


Karena itu, ketika terjadi kebakaran dalam wilayah konsesi yang dikelola korporasi, negara tidak cukup hanya menghitung berapa hektare lahan yang terbakar. Negara harus mengusut bagaimana kebakaran terjadi, apakah perusahaan memiliki sistem pencegahan yang memadai, apakah terdapat pembiaran, apakah ada pelanggaran kewajiban pengelolaan, dan siapa yang mengambil keputusan atau bertanggung jawab atas aktivitas yang berujung pada kebakaran.


Di sinilah hukum pidana lingkungan menjadi penting.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 116 mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut.


Bahkan penjelasan Pasal 118 memberikan pesan penting: pertanggungjawaban tidak berhenti pada pelaku fisik di lapangan. Pihak yang memiliki kewenangan, menyetujui, membiarkan, tidak melakukan pengawasan secara memadai, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana juga dapat menjadi bagian dari konstruksi pertanggungjawaban pidana.


Artinya, hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan instrumen untuk menjerat korporasi. Yang dibutuhkan adalah keberanian dan konsistensi aparat penegak hukum menggunakannya.


Dalam kajian kriminologi, kejahatan korporasi (corporate crime) menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dapat lahir bukan hanya dari keputusan seorang individu, tetapi juga dari struktur, kebijakan, budaya, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Edwin H. Sutherland memperkenalkan konsep white-collar crime untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial dan posisi ekonomi tertentu dalam aktivitas pekerjaannya. Perkembangan teori tersebut kemudian memperluas perhatian pada kejahatan yang lahir dari aktivitas organisasi dan korporasi.


Dalam konteks karhutla, pendekatan tersebut penting. Jangan sampai aparat hanya mencari "orang yang memegang korek api", tetapi gagal mengusut struktur keputusan yang memungkinkan pembakaran atau kelalaian pengendalian kebakaran terjadi.


Jika pembukaan lahan dilakukan melalui kebijakan perusahaan, jika kewajiban pencegahan kebakaran diabaikan secara sistematis, atau jika pimpinan perusahaan mengetahui risiko tetapi membiarkannya, maka persoalannya tidak lagi semata-mata tentang perilaku seorang pekerja lapangan. Ia telah menjadi persoalan pertanggungjawaban korporasi.


Pemerintah memang tetap harus membangun pembuktian pidana secara profesional dan menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, tuntutan agar korporasi diproses pidana bukan berarti menyatakan kelima perusahaan tersebut telah terbukti bersalah. Justru sebaliknya: negara harus membuka proses hukum untuk membuktikan apakah unsur tindak pidana terpenuhi.


Tidak boleh ada perusahaan yang dihukum tanpa proses hukum. Tetapi tidak boleh pula ada perusahaan yang lolos dari proses hukum hanya karena statusnya sebagai korporasi.

Halaman:

Tags

Terkini