Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan pengungsi NTT, kita harus berhati-hati agar respons publik tidak justru menggeser tanggung jawab kepada korban dan keluarganya. Pernyataan agar orang tua "lebih ketat menjaga anak perempuan" mungkin lahir dari niat melindungi. Namun, jika tidak ditempatkan secara tepat, pesan semacam itu berisiko menciptakan kesan bahwa keamanan perempuan merupakan tanggung jawab perempuan sendiri dan keluarganya.
Padahal, tanggung jawab utama berada pada pelaku dan sistem perlindungan yang harus dibangun negara.
Anak perempuan tidak boleh dipaksa hidup dalam ketakutan agar tidak menjadi korban.
Justru lingkungan sosial yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga anak perempuan dapat hidup, bergerak, belajar, mengungsi dan memperoleh bantuan tanpa harus takut menjadi sasaran kekerasan. Ini semakin penting karena korban dalam kasus NTT bukan hanya seorang perempuan. Ia adalah anak dan pengungsi. Dua posisi tersebut menciptakan kerentanan yang berlapis.
Karena itu, pemerintah harus mengubah paradigma penanganan bencana. Posko pengungsian tidak boleh hanya dibangun berdasarkan pertanyaan: berapa tenda yang tersedia? Berapa makanan yang dibagikan? Berapa toilet yang dibangun?
Pertanyaan lain harus menjadi standar:
Apakah perempuan dan anak memiliki ruang aman?
Apakah toilet memiliki penerangan dan privasi yang memadai?
Apakah ada mekanisme pelaporan kekerasan yang mudah diakses?
Apakah petugas terlatih mengenali tanda-tanda kekerasan berbasis gender?
Apakah anak perempuan dapat memperoleh bantuan tanpa harus berada sendirian dengan orang dewasa yang tidak dikenalnya?
Apakah korban memiliki akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, hukum dan pendampingan?
UN Women dan UNFPA telah mengembangkan pedoman yang secara khusus mendorong integrasi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender ke dalam seluruh tahapan manajemen bencana, termasuk asesmen kebutuhan, perencanaan, koordinasi, mobilisasi sumber daya dan monitoring.
Artinya, perspektif gender bukan aksesori dalam penanganan bencana. Ia harus menjadi bagian dari desain kebijakan.
Penghukuman terhadap pelaku tetap penting. Negara harus memastikan proses hukum berjalan profesional, berpihak pada korban dan memberikan efek jera.
Namun, keadilan tidak boleh berhenti di ruang pengadilan. Kita harus masuk lebih jauh ke ruang keluarga, sekolah, komunitas, tempat ibadah, institusi negara dan ruang-ruang pengungsian.
Pendidikan tentang kesetaraan gender harus dimulai sejak dini. Anak laki-laki harus diajarkan bahwa perempuan bukan objek, tubuh perempuan bukan milik laki-laki, dan hubungan apa pun harus dibangun atas dasar penghormatan serta persetujuan.
Pada saat yang sama, anak perempuan harus diberi pengetahuan bahwa mereka memiliki hak atas tubuhnya sendiri, berhak mengatakan "tidak", dan berhak memperoleh perlindungan ketika hak tersebut dilanggar. Lebih jauh lagi, laki-laki harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi.
Merombak budaya patriarki tidak berarti memusuhi laki-laki. Sebaliknya, ia berarti membangun bentuk relasi laki-laki dan perempuan yang lebih setara, bermartabat dan manusiawi. Sebab, masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang membuat perempuan terus-menerus belajar bagaimana menghindari laki-laki yang berbahaya. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendidik laki-laki untuk tidak menjadi pelaku kekerasan.
Tragedi yang menimpa gadis pengungsi di NTT jangan sampai berakhir hanya sebagai berita yang kemudian dilupakan. Kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan bencana.
Kita perlu membangun kesadaran bahwa bencana alam dapat memperbesar ketimpangan sosial yang sudah ada. Karena itu, rekonstruksi pascabencana tidak boleh hanya membangun kembali rumah dan infrastruktur.
Kita juga harus membangun kembali relasi sosial. Rumah boleh dibangun kembali. Jalan boleh diperbaiki. Sekolah boleh didirikan kembali. Tetapi jika budaya yang memungkinkan laki-laki mendominasi perempuan tetap dibiarkan, maka sesungguhnya kita hanya membangun kembali lingkungan fisik tanpa memperbaiki akar persoalannya.
Karena itu, kasus kekerasan seksual terhadap gadis pengungsi gempa NTT harus kita jadikan momentum untuk merombak relasi laki-laki dan perempuan yang timpang. Bukan hanya agar pelaku dihukum.