goresan-pena

Ketika Hak Warga Miskin Tersasar kepada Wakil Rakyat

HD
Selasa, 8 September 2026 | 05:45 WIB

Pertanyaannya sederhana tetapi penting: apakah data yang digunakan untuk menghitung kesejahteraan telah benar-benar mencerminkan kondisi faktual yang bersangkutan? Apakah terdapat keterlambatan sinkronisasi data? Apakah terdapat persoalan pada sumber data administrasi? Apakah mekanisme ground check berjalan optimal? Ataukah terdapat kelemahan dalam proses matching dan pemeringkatan?


Semua pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka.


BPS memang memiliki posisi sentral dalam penyusunan dan pengelolaan DTSEN. Namun, persoalan ini tidak boleh berhenti dengan menunjuk BPS sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab.


DTSEN merupakan sistem yang dibangun melalui integrasi berbagai sumber data dan melibatkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. BPS sendiri menjelaskan bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki peran dalam penyediaan sumber data dan pemutakhiran secara berkelanjutan.
Karena itu, apabila terjadi kesalahan sasaran, pemerintah harus melakukan evaluasi dari hulu sampai hilir.


Apalagi secara kelembagaan BPS merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengubah Perpres Nomor 86 Tahun 2007 tentang BPS.


Konsekuensinya jelas: kualitas DTSEN bukan hanya persoalan teknis BPS, melainkan bagian dari akuntabilitas pemerintah dalam mengelola kebijakan perlindungan sosial.


Dalam perspektif Marhaenisme Bung Karno, negara harus berdiri di sisi rakyat kecil yang hidup dari kekuatan ekonominya sendiri dan menghadapi struktur sosial-ekonomi yang tidak seimbang.


Karena itu, bantuan sosial harus benar-benar menjadi instrumen keberpihakan kepada rakyat yang mengalami kerentanan ekonomi. Jangan sampai terjadi ironi: rakyat miskin harus berjuang keras untuk membuktikan kemiskinannya, sementara orang yang secara sosial-ekonomi jauh lebih mapan justru masuk ke dalam kategori sasaran bantuan.


Di sinilah prinsip keadilan sosial dalam Pancasila harus diterjemahkan ke dalam tata kelola data. Keadilan sosial bukan hanya persoalan berapa besar anggaran bansos yang disiapkan pemerintah. Keadilan juga menyangkut siapa yang menerima, siapa yang tidak menerima, dan bagaimana negara menentukan keduanya.


Jika data salah, maka kebijakan bisa salah. Jika kebijakan salah sasaran, maka keadilan sosial ikut terganggu.


Karena itu, pemerintah harus segera melakukan verifikasi terhadap status Eva Stevany Rataba dalam DTSEN, menjelaskan penyebab dirinya masuk desil 4, dan memastikan data tersebut diperbaiki apabila memang tidak sesuai dengan kondisi faktual.


Pada saat yang sama, pemerintah perlu melakukan audit terhadap kemungkinan kasus serupa di seluruh Indonesia. Sebab persoalannya bukan Eva semata. Persoalannya adalah hak warga miskin.


Jangan sampai keterbatasan sistem pendataan membuat kursi perlindungan sosial yang seharusnya ditempati rakyat miskin justru ditempati mereka yang tidak membutuhkannya.


Negara harus memastikan bahwa satu rupiah pun anggaran perlindungan sosial benar-benar diarahkan kepada mereka yang berhak. Kesalahan data mungkin terlihat administratif, tetapi ketika kesalahan itu menggeser hak rakyat miskin, konsekuensinya menjadi persoalan keadilan sosial.


Dan dalam negara yang mengaku berlandaskan Pancasila, keadilan sosial tidak boleh kalah oleh kesalahan sebuah database.

Halaman:

Terkini