goresan-pena

Jangan Biarkan Api Jadi Jalan Kapitalis Sawit Kuasai Lahan

HD
Kamis, 10 September 2026 | 06:50 WIB


Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dalam waktu singkat berubah menjadi perkebunan sawit seharusnya tidak berhenti sebagai temuan yang mengejutkan. Ia harus menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum yang jauh lebih serius: siapa pun, termasuk korporasi atau kapitalis, yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan untuk kemudian menguasainya sebagai perkebunan harus diproses secara pidana.


Dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka pada 7 September 2026, Presiden Prabowo menyoroti fenomena lahan yang baru saja terbakar tetapi segera berubah menjadi kawasan perkebunan. Presiden bahkan meminta agar dugaan kesengajaan tersebut diselidiki dan nama-nama korporasi yang terlibat dilaporkan. Pada rapat yang sama, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan adanya temuan upaya pembakaran yang disengaja, termasuk dugaan pelaku yang dibayar untuk membakar lahan.


Informasi tersebut menjadi sangat serius ketika dikaitkan dengan temuan BNPB di Kalimantan Barat. Suharyanto menyebut terdapat lokasi yang baru saja terbakar tetapi sudah terlihat sebagai area yang direncanakan untuk ditanami sawit. Presiden sendiri mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah lahan yang baru terbakar dapat berubah begitu cepat menjadi perkebunan.


Fenomena semacam ini tidak boleh dibaca semata-mata sebagai persoalan kebakaran hutan. Jika pembakaran dilakukan dengan tujuan membuka ruang bagi perkebunan, maka yang sedang terjadi adalah transformasi ekologis yang mengikuti kepentingan akumulasi kapital.


Dalam perspektif Karl Marx, kapital bukan sekadar uang atau kekayaan. Kapital adalah relasi sosial yang terus bergerak untuk menghasilkan nilai lebih. Karena itu, tanah, hutan, dan sumber daya alam dapat diposisikan sebagai objek akumulasi ketika mempunyai nilai ekonomi yang dapat diekstraksi.


David Harvey kemudian mengembangkan gagasan Marx melalui konsep “accumulation by dispossession”—akumulasi melalui perampasan. Dalam kerangka ini, proses akumulasi kapital dapat berlangsung melalui pengambilalihan, privatisasi, komodifikasi, dan transformasi sumber daya yang sebelumnya memiliki fungsi sosial-ekologis menjadi aset ekonomi.


Dalam konteks karhutla, persoalannya menjadi jauh lebih mengkhawatirkan apabila pembakaran digunakan sebagai instrumen untuk mengubah lanskap. Hutan dibakar. Lahan menjadi terbuka. Status dan fungsi ruang berubah. Kemudian tanaman sawit masuk.


Jika rangkaian tersebut memang dilakukan secara sengaja oleh aktor ekonomi tertentu, maka api tidak lagi sekadar menghasilkan asap. Api menjadi instrumen politik-ekonomi untuk mempercepat penguasaan ruang.


Karena itu, negara tidak boleh hanya mengejar orang yang tertangkap membawa korek api atau berada di lokasi pembakaran. Penegakan hukum harus bergerak ke atas: siapa yang menyuruh, siapa yang membiayai, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menguasai lahannya, dan korporasi mana yang kemudian memperoleh keuntungan dari perubahan fungsi kawasan tersebut.


Pernyataan Presiden Prabowo sebenarnya sudah mengarah pada persoalan ini. Dalam rapat tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa terdapat 200 laporan polisi yang diproses, 138 tersangka yang diamankan, serta sejumlah korporasi yang sedang diproses. Presiden kemudian membuka kemungkinan pencabutan izin maupun HGU apabila terbukti bersalah.


Langkah tersebut harus dikawal. Sebab, dalam banyak kejahatan yang berkaitan dengan korporasi, terdapat risiko bahwa penegakan hukum berhenti pada “pelaku lapangan”. Orang yang membakar ditangkap, tetapi struktur ekonomi yang memperoleh manfaat dari pembakaran tidak tersentuh.


Padahal, apabila terdapat bukti bahwa pembakaran dilakukan atas perintah, pembiayaan, pembiaran, atau untuk kepentingan korporasi, maka pertanggungjawaban tidak seharusnya berhenti pada individu.


Hukum Indonesia sendiri menyediakan kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi dalam rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki bab khusus mengenai ketentuan pidana dan mengatur penyidikan serta pembuktian. UU tersebut juga telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja.


UU Kehutanan juga merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan. UU Nomor 41 Tahun 1999 saat ini berstatus berlaku dengan sejumlah perubahan melalui peraturan perundang-undangan berikutnya.

Halaman:

Tags

Terkini