goresan-pena

Jangan Biarkan Api Jadi Jalan Kapitalis Sawit Kuasai Lahan

HD
Kamis, 10 September 2026 | 06:50 WIB

Izin dapat dievaluasi dan dicabut sesuai hukum. Keuntungan yang berasal dari tindak pidana harus ditelusuri. Pemulihan ekologis harus dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab. Dan para pengambil keputusan di balik korporasi tidak boleh berlindung di balik struktur badan hukum.


Presiden Prabowo tepat ketika mempertanyakan bagaimana lahan yang baru terbakar dapat begitu cepat berubah menjadi perkebunan. Pertanyaan tersebut harus dikembangkan menjadi penyelidikan yang lebih besar:


Apakah kebakaran merupakan akibat, atau justru merupakan metode?


Jika pembakaran terbukti menjadi metode untuk memperoleh lahan perkebunan, maka kita menghadapi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar karhutla. Kita menghadapi industrialisasi perusakan lingkungan.


Dalam situasi seperti itu, negara tidak boleh hanya sibuk memadamkan api setiap musim kemarau. Negara harus memutus insentif ekonomi yang membuat pembakaran menguntungkan.


Sebab selama pembakaran dapat menghasilkan lahan murah, cepat, dan kemudian bernilai ekonomi tinggi, selalu ada risiko bahwa api dipandang sebagai bagian dari kalkulasi bisnis. Itulah sebabnya pemerintah harus menjadikan momentum temuan Presiden dan BNPB ini sebagai titik balik penegakan hukum karhutla.


Jangan hanya menangkap tangan yang memegang korek. Cari tangan yang membayar. Cari pihak yang memerintahkan. Cari korporasi yang memperoleh keuntungan.


Dan apabila semuanya terbukti di pengadilan, jangan ragu memidanakan korporasi tersebut. Sebab hutan Indonesia bukan bahan bakar bagi akumulasi kapital. Tanah dan kekayaan alam Indonesia bukan hadiah bagi mereka yang mampu mengubah abu menjadi perkebunan.


Negara harus memastikan bahwa tidak ada satu pun kapitalis yang dapat menjadikan api sebagai jalan menuju penguasaan tanah.


Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini