goresan-pena

Hasil Kepemimpinan Nusron: Birokrasi Pertanahan Dekat dengan Korporasi, Bukan Petani

HD
Kamis, 17 September 2026 | 11:38 WIB

Kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak semestinya hanya dibaca sebagai perkara suap individual. Perkara ini juga layak dilihat sebagai alarm serius mengenai bagaimana relasi antara birokrasi pertanahan, kepentingan korporasi, dan kekuasaan politik dibangun di dalam institusi yang seharusnya berdiri di atas prinsip pelayanan publik dan keadilan agraria.


KPK pada 15 September 2026 menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan layanan pertanahan, termasuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor. Mereka terdiri atas Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah pihak swasta.


Yang membuat perkara ini memiliki dimensi politik-birokrasi lebih besar adalah keterangan KPK bahwa empat tersangka dari unsur swasta diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK juga menyebut masih mendalami hubungan para tersangka dengan Nusron dan membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak lain sesuai kebutuhan penyidikan.


Dengan demikian, secara faktual belum ada dasar untuk menyatakan Nusron terlibat secara pidana dalam perkara tersebut. Nusron juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi secara politik-administratif, fakta bahwa empat orang yang oleh penyidik disebut sebagai orang kepercayaannya terseret dalam perkara yang menyangkut pelayanan pertanahan tentu merupakan persoalan serius yang layak dipertanggungjawabkan secara publik.


Di sinilah teori tentang state capture dan political clientelism relevan digunakan untuk membaca persoalan. State capture pada dasarnya menunjuk pada situasi ketika kepentingan tertentu mampu memengaruhi proses pembuatan atau pelaksanaan kebijakan negara untuk memperoleh keuntungan privat.


Sementara dalam perspektif principal-agent, pejabat publik merupakan pihak yang diberi mandat untuk menjalankan kepentingan publik. Ketika agen birokrasi justru membangun hubungan yang terlalu dekat dengan kepentingan privat, muncul persoalan conflict of interest: siapa sebenarnya yang dilayani, publik atau jaringan kepentingan tertentu?


Kasus HGB Summarecon menjadi penting karena konstruksi perkara KPK memperlihatkan adanya hubungan antara pihak korporasi, perantara, pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri, dan pejabat pertanahan. Dalam konstruksi KPK, pihak Summarecon diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin melalui sejumlah perantara. Sebagian uang tersebut kemudian diduga diberikan kepada pejabat pertanahan untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB. KPK juga menduga adanya aliran penerimaan lain dalam layanan pertanahan.


Fakta tersebut tentu harus dibuktikan di pengadilan. Namun secara tata kelola pemerintahan, pertanyaan yang lebih besar sudah muncul: mengapa jalur pelayanan publik dapat berubah menjadi ruang negosiasi kepentingan privat?


Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan sekadar mengatakan bahwa semua tindakan tersebut merupakan ulah individu. Sebab birokrasi bukan kumpulan individu yang berdiri sendiri. Ia adalah organisasi dengan struktur komando, sistem promosi, mekanisme pengawasan, standar pelayanan, dan budaya kerja.


Karena itu, ketika banyak aktor yang mempunyai akses kepada pusat kekuasaan terseret dalam satu perkara, yang patut diperiksa bukan hanya perilaku personal mereka, tetapi juga lingkungan kelembagaan yang memungkinkan hubungan tersebut tumbuh.


Persoalan tersebut menjadi semakin ironis jika diletakkan berdampingan dengan pernyataan Nusron mengenai perjuangan rakyat melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Pada awal September 2026, Nusron dikritik karena pernyataannya mengenai LPRA yang dipahami sebagai upaya rakyat meminta atau mengambil aset negara.


Di sinilah terdapat persoalan perspektif. Bagi gerakan reforma agraria, tanah bukan semata-mata benda ekonomi. Tanah menyangkut sumber penghidupan, relasi sosial, identitas komunitas, serta akses terhadap kesejahteraan.


Karena itu, ketika rakyat memperjuangkan penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme reforma agraria, negara seharusnya tidak buru-buru memosisikan mereka sebagai pihak yang sekadar hendak “mengambil aset negara”.


LPRA sendiri, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, bukan sekadar daftar lokasi konflik. Lokasi tersebut diusulkan oleh petani, masyarakat adat, nelayan dan kelompok masyarakat yang telah memiliki pengorganisasian serta data mengenai subjek dan objek reforma agraria.

Halaman:

Tags

Terkini