Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) membuka kembali perdebatan fundamental mengenai siapa yang sesungguhnya harus menguasai kekayaan migas Indonesia dan untuk siapa sumber daya strategis tersebut dikelola.
Perdebatan ini penting karena minyak dan gas bumi bukan sekadar komoditas ekonomi. Migas merupakan sumber daya alam strategis yang berkaitan dengan ketahanan energi, penerimaan negara, kebutuhan industri, transportasi, dan kehidupan masyarakat luas.
Karena itu, arah baru tata kelola migas semestinya tidak berhenti pada persoalan kelembagaan, kontrak, investasi, atau peningkatan produksi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah tata kelola migas benar-benar menempatkan negara sebagai penguasa sumber daya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?
Dalam konteks tersebut, RUU Migas memberikan peluang untuk memperkuat kembali roh Pasal 33 UUD 1945.
Dalam pembahasan RUU Migas, salah satu gagasan penting adalah Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. DPR mencatat bahwa BUK menjadi salah satu substansi penting dalam revisi UU Migas, dengan pembahasan yang masih berlangsung mengenai desain kelembagaan, kewenangan, serta bentuk badan tersebut.
Sebelumnya, pada Februari 2026, Komisi XII DPR menyebut terdapat beberapa skenario pembentukan BUK, termasuk kemungkinan menjadikan Pertamina sebagai BUK, membentuk badan baru, atau menetapkan SKK Migas sebagai BUK.
Di sinilah persoalan konstitusional menjadi penting. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, apabila BUK Migas dirancang sebagai instrumen negara yang memungkinkan fungsi penguasaan sekaligus pengusahaan negara terhadap sektor hulu dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, konsep tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan tata kelola migas kepada mandat konstitusi.
Namun, kata kuncinya adalah negara menguasai untuk rakyat, bukan negara menguasai untuk segelintir kelompok. Sebab, penguasaan negara tidak boleh dipersempit hanya menjadi kepemilikan administratif atau kewenangan menerbitkan izin.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam oleh negara dan mengkritik konstruksi kelembagaan yang hanya menempatkan negara pada fungsi pengendalian dan pengawasan, sementara pengelolaan migas dilakukan oleh badan usaha. Putusan tersebut menjadi pelajaran penting bahwa "dikuasai negara" tidak boleh kehilangan substansi ekonominya.
Karena itu, pembentukan BUK Migas jangan berhenti sebagai pergantian nama dari SKK Migas menjadi badan baru. Yang harus berubah adalah paradigma.
Jika BUK hanya menjadi lembaga yang memiliki kewenangan besar tetapi tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban publik yang kuat, maka persoalan lama berpotensi muncul kembali dalam bentuk baru.
Sebaliknya, apabila BUK dirancang sebagai instrumen negara yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, memastikan kepentingan nasional dalam kontrak migas, meningkatkan penerimaan negara, menjamin kebutuhan domestik, serta memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat, maka keberadaannya dapat memiliki arti strategis.
Dalam konteks ini, pembahasan RUU Migas harus memperjelas setidaknya empat hal.