Pengangkatan pimpinan harus berbasis kompetensi dan rekam jejak. Kontrak dan keputusan strategis harus dapat diawasi. Pengelolaan penerimaan harus transparan. Konflik kepentingan harus diatur secara ketat.
Dan yang paling penting, harus ada mekanisme yang membuat masyarakat dapat mengetahui apakah pengelolaan kekayaan migas benar-benar menghasilkan manfaat publik. Dengan kata lain, kedaulatan negara atas migas harus berjalan bersamaan dengan demokratisasi pengawasan terhadap negara.
Inilah yang membedakan penguasaan negara berdasarkan amanat konstitusi dengan penguasaan sumber daya oleh elite politik-ekonomi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan RUU Migas bukanlah seberapa kuat sebuah badan baru dibentuk. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa jauh minyak dan gas bumi benar-benar kembali menjadi alat untuk mencapai kemakmuran rakyat.
Jika BUK Migas mampu menjadi instrumen negara untuk menjalankan penguasaan dan pengusahaan sumber daya secara profesional, transparan dan berorientasi pada kepentingan publik, maka RUU Migas dapat menjadi langkah penting untuk mendekatkan kembali tata kelola migas kepada amanat Pasal 33 UUD 1945.
Tetapi jika kewenangan besar tersebut tidak disertai transparansi, akuntabilitas dan pengawasan publik, maka kita patut khawatir.
Sebab, negara yang menguasai sumber daya tanpa kontrol dapat membuka ruang bagi konsentrasi rente. Dan ketika rente bertemu kekuasaan politik, sejarah telah menunjukkan bagaimana kapitalisme kroni dapat tumbuh.
Redaksi Energi Juang News