Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya dijawab melalui risalah pembentukan PKPU, bukan melalui spekulasi. Persoalan menjadi semakin sensitif karena pada saat norma tersebut dibuat, Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu tokoh yang kemudian mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.
Karena itu, publik tentu berhak menguji secara kritis kemungkinan adanya hubungan antara timing munculnya norma dan kebutuhan administratif calon tertentu. Tetapi perlu ditegaskan: korelasi waktu semata belum membuktikan bahwa Pasal 18 ayat (3) sengaja dibuat untuk Gibran.
Justru karena itulah permintaan Mahkamah Konstitusi kepada KPU agar membuka risalah pembahasan PKPU tersebut menjadi penting. Transparansi akan menjawab pertanyaan yang sekarang berkembang di ruang publik.
Dalam negara hukum, peraturan pelaksana tidak boleh mengambil posisi lebih tinggi daripada undang-undang. UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menentukan syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. PKPU seharusnya menjabarkan bagaimana syarat itu dibuktikan secara administratif, bukan menciptakan pengecualian yang pada praktiknya dapat mengubah makna persyaratan substantif dalam undang-undang.
Di sinilah prinsip lex superior derogat legi inferiori menjadi relevan: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, apabila Pasal 18 ayat (3) hanya dimaksudkan untuk mengatur bentuk pembuktian bagi lulusan sekolah asing yang telah memenuhi syarat pendidikan menengah, KPU tentu harus dapat menjelaskan konstruksi hukumnya secara terang.
Sebaliknya, apabila norma tersebut ternyata dipergunakan untuk menganggap seseorang memenuhi syarat pendidikan minimal SMA hanya karena memiliki ijazah perguruan tinggi, maka persoalannya menjadi berbeda. Sebab, pendidikan tinggi tidak dengan sendirinya menghapus syarat pendidikan minimal yang secara eksplisit ditentukan UU Pemilu.
Dengan kata lain, yang harus diuji bukan sekadar ada atau tidaknya ijazah perguruan tinggi, melainkan apakah syarat substantif pendidikan minimal sebagaimana ditentukan undang-undang telah terpenuhi dan bagaimana pemenuhannya dibuktikan secara sah.
Mengapa publik membutuhkan jawaban? Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan hasil pemilu. Demokrasi juga membutuhkan proses pencalonan yang dapat dipercaya.
Pilpres 2024 sendiri telah melewati berbagai persoalan hukum mengenai pencalonan Gibran. Sebelum pendaftaran pasangan calon, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu sehingga syarat usia 40 tahun memiliki alternatif berupa pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut dibacakan pada 16 Oktober 2023.
Kini, bertahun-tahun setelah Pilpres 2024, persoalan lain mengenai persyaratan pencalonan kembali diperiksa: persyaratan pendidikan dan bagaimana KPU menerapkannya. Ini bukan semata persoalan mengenai Gibran. Ini menyangkut pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh penyelenggara pemilu boleh menciptakan norma baru melalui peraturan KPU ketika undang-undang telah menentukan persyaratan calon?
Dan lebih jauh lagi: apakah suatu pengecualian administratif boleh muncul secara khusus menjelang suatu pemilu tanpa penjelasan yang transparan mengenai kebutuhan, dasar hukum, dan proses pembentukannya?
Pada akhirnya, publik membutuhkan dokumen. Jika KPU memiliki risalah yang menunjukkan bahwa Pasal 18 ayat (3) merupakan kebutuhan regulasi yang telah dirancang secara independen sebelum pencalonan Gibran, buka kepada publik.
Jika terdapat kajian hukum yang menjelaskan bahwa lulusan perguruan tinggi dapat menjadi dasar pembuktian bahwa seseorang telah memenuhi syarat pendidikan minimal sebagaimana Pasal 169 huruf r UU Pemilu, jelaskan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila tidak ada dasar pembentukan yang memadai, publik juga berhak mempertanyakannya. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya status administratif seorang calon, melainkan kredibilitas pembentukan aturan pemilu itu sendiri.
Redaksi Energi Juang News